Beranda Opini Asosiasi Kepala Desa Minta 10 Persen dari APBN Untuk Pembangunan

Asosiasi Kepala Desa Minta 10 Persen dari APBN Untuk Pembangunan

JAKARTA – Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya meminta kepada pemerintah agar 10 persen dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa. Hal itu disebut bakal digunakan untuk mempercepat pembangunan desa.

Seperti yang diketahui, pemerintah pusat sejak 2014 sampai 2022 telah mengucurkan dana desa sebesar Rp468,6 triliun.

“Dengan dana 10 persen terealisasi akan percepatan pembangunan di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, SDM, stunting, gizi buruk , rumah kumuh dan ssbagainya,” kata Surta, saat di Plaza Timur Senayan seperti yang dikutip dari Suara.com (jaringan BantenNews.co.id) pada Minggu (19/3/2023).

Saat ini perkumpulan organisasi kepala desa (kades) yakni Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) sedang merayakan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa. Kegiatan diperingati di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023).

Dalam acara itu, Surta juga mengungkapkan dengan adanya alokasi 10 persen dari APBN menjadi dana desa, maka bakal ada perubahan yang signifikan di perdesaan.

“Saya terimakasih kepada pak Jokowi yg telah merealisasikan sejarah awal sejak UU Nomor 6 tahun 2014 diperundangkan beliau lah yang merealisasikan hari ini dan berharap mau merealisasikan,” ujarnya.

Kemudian sejak disahkannya UU nomor 6 2014, Indonesia belum memiliki hari jadi desa. Ia berharap, tanggal 15 Februari dapat diperingati sebagai Hari Desa.

“Harapan saya nanti, karena pak bamsoet menyatakan siap dukung hari desa yaitu pada tanggal 15 Februari,” ucapnya.

Sutra menambahkan jika sebelum Pemilu 2024 nanti bakal ada 7 ribu kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir. Ia berharap, pemilihan Kepala Desa bisa berlangsung tanpa harus ada penundaan lantaran Pemilu serentak 2024.

“Ada 7.000 kepala desa yang habis masa jabatannya, harapan saya kepada bapak Presiden, ini harus dijalankan oleh para Bupati, Pilkades sebelum Pilpres,” imbuhnya. (Red)

 

 

 

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini