KAB. TANGERANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan daftar 100 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak secara nasional berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Daerah yang dipaparkan Maruarar, sapaan akrab Ara, itu memperlihatkan posisi Kabupaten Tangerang menempati urutan kedua dengan 265,90 ribu jiwa, dengan indeks kedalaman kemiskinan 0,887 dan indeks keparahan kemiskinan 0,209.
Posisi tersebut hanya berada di bawah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 401,86 ribu jiwa.

Data tersebut dipaparkan Ara saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI ketika menyampaikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam pemaparannya, Ara lebih menyoroti daerah dengan angka kemiskinan terbanyak, yakni Kabupaten Bogor.
“100 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar, paling tinggi Kabupaten Bogor, Pak, 401 ya,” ujar Ara dikutip BantenNews.co.id dari TV Parlemen, Sabtu (22/11/2025).
Ia menyebut kondisi itu ironis, mengingat dua tokoh besar Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, tinggal di wilayah tersebut.
“Bapak Prabowo tinggal di situ, Bapak SBY tinggal di Kabupaten Bogor. Jumlahnya segitu, Pak,” kata Ara.
Selain menampilkan data 100 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, Ara juga menampilkan data 100 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional.
Adapun perbedaan utama antara keduanya terletak pada ukuran data. Jumlah penduduk miskin terbanyak diukur dalam angka absolut (total individu), sementara persentase penduduk miskin tertinggi adalah ukuran proporsional (persentase dari total populasi).
Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang memang tengah menjadi sorotan, lantaran daerah yang dipimpin Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah itu memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp8,72 triliun.
Postur APBD sebesar itu menempatkan Kabupaten Tangerang sebagai yang terbesar di Banten. Hal ini menjadi ironi: APBD besar, tetapi kemiskinan juga tinggi. Seharusnya anggaran besar berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Sururi menilai besarnya APBD Kabupaten Tangerang tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, persoalan terletak pada kualitas belanja yang tidak tepat sasaran, minim koordinasi antar-OPD, serapan anggaran yang rendah, serta kebijakan pengentasan kemiskinan yang miskin inovasi.
Sururi menegaskan, sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan Pemkab Tangerang justru terindikasi sporadis dan melenceng dari kebutuhan warga miskin. Anggaran lebih banyak tersedot untuk belanja rutin birokrasi ketimbang intervensi langsung kepada masyarakat.
“Proyek fisik yang tidak punya dampak langsung pada kemiskinan, program-program sporadis yang sifatnya hanya administrasi dan enggak relate dengan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) itu menyatakan, dengan kekuatan APBD yang dimiliki, idealnya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang menjadi yang paling rendah, bukan justru bertengger di posisi ke-2 dari 100 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak secara nasional.
“Seharusnya kemiskinannya rendah. Poinnya pada belanja publik yang fokus terhadap program-program pemerataan dan pengurangan ketimpangan di daerah-daerah miskin,” jelasnya.
Dari daftar daerah yang dipaparkan Ara, terdapat sedikit selisih dengan jumlah penduduk miskin yang dilaporkan BPS Kabupaten Tangerang, yakni sebanyak 260.900 jiwa atau 6,42 persen berdasarkan hasil Susenas Maret 2025. Angka itu hanya turun 0,13 persen dari tahun sebelumnya, yakni 266.430 jiwa atau 6,55 persen.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi mengenai tingginya angka kemiskinan, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengaku belum menerima data resmi dari BPS. Ia memastikan akan segera memanggil BPS dalam waktu dekat.
“Nanti saya panggil BPS-nya, supaya bisa jelas juga,” ujar Maesyal belum lama ini.
Penulis: Saepuloh
Editor: Usman Temposo
