SERANG-Sejumlah sekolah swasta di Provinsi Banten yang mengikuti program sekolah gratis mengeluhkan keterlambatan pencairan anggaran. Dana program unggulan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah itu disebut belum dibayarkan selama tiga bulan sejak Januari 2026.
Ketua Forum SMK Swasta Provinsi Banten Ali Subhan mengatakan pihaj sekolah swasta, baik SMA maupun SMK, menyampaikan keluhan terkait pembayaran anggaran program sekolah gratis yang hingga kini belum diterima. Padahal, menurut dia, dana tersebut dibutuhkan untuk menutup biaya operasional sekolah.
“Semua sekolah se-Banten mempertanyakan kapan ini bakal cair,” ujar Subhan, Rabu (11/3/2026).
Ia menuturkan, sekolah tetap harus membayar berbagai kebutuhan operasional setiap bulan agar kegiatan belajar mengajar berjalan. Biaya listrik hingga honor guru, kata dia, tidak mungkin ditunda dengan cara berutang.
“Kalau begini terus sekolah bisa bangkrut,” katanya.
Subhan menilai keterlambatan pembayaran dana program sekolah gratis kali ini merupakan yang terparah sejak program tersebut diluncurkan pada 2025. Sebelumnya, keterlambatan hanya terjadi sekitar satu bulan, sedangkan pada 2026 ini sudah mencapai tiga bulan.
“Ini sudah mencerminkan ketidakprofesionalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten,” ujarnya.
Menurut dia, dari informasi yang ditelusuri, diduga keterlambatan pembayaran itu berakar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten. Ia mengaku heran karena program sekolah gratis sudah memasuki tahun kedua, sehingga seharusnya berbagai kekurangan pada tahun sebelumnya sudah diperbaiki.
Subhan juga mengkritik besaran anggaran program tersebut. Ia menyebut dana yang diterima sekolah hanya sekitar Rp200 ribu per bulan untuk setiap siswa, sementara sekolah tidak diperbolehkan memungut iuran tambahan dari masyarakat.
“Jangan katakan sekolah gratis. Paling tidak subsidi dari pemerintah. Karena kalau hanya Rp200 ribu per bulan dan tidak boleh ngambil apa pun dari masyarakat, lantas mau dikemanakan kualitas pendidikan di Banten?” ujarnya.
Ketua Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten Marjuni membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan dana program sekolah gratis memang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Akibatnya, sekolah harus mencari cara agar operasional tetap berjalan.
Kepala Dindikbud Banten, Jamaluddin membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan pembayaran akan dilakukan pada bulan April nanti
“Tiga bulan sekagilus (pembayarannya setelah lebaran. Ke depannya bisa tiga bulan sekali jadi kalau nanti bulan April bisa jadi kita bayar lagi tiga bulan di bulan Mei sampai Juni,” ujarnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi