Beranda Pemerintahan Anggaran Infrastruktur Pandeglang Tembus Rp100 Miliar Tapi Jalan Rusak Masih Jadi PR

Anggaran Infrastruktur Pandeglang Tembus Rp100 Miliar Tapi Jalan Rusak Masih Jadi PR

Ketua DPRD Pandeglang Tb Agus Khotibul Umam. (Madani Prasetia/bantennews)

PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan DPRD menaikkan anggaran infrastruktur layanan dasar dalam APBD 2027 hingga lebih dari Rp100 miliar.

Namun, tambahan anggaran itu belum otomatis menjawab keluhan masyarakat yang masih menghadapi jalan rusak di berbagai wilayah.

Besarnya anggaran kini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pemkab Pandeglang harus memastikan setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak, terutama perbaikan jalan yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

Catatan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang menunjukkan alokasi infrastruktur layanan dasar terus meningkat.

Pada pembahasan awal, pemerintah merencanakan anggaran sebesar Rp84 miliar. Angka itu naik menjadi Rp87 miliar saat penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 12 Agustus 2026.

Menjelang finalisasi APBD 2027, alokasi tersebut kembali bertambah hingga menembus Rp100 miliar. Artinya, pemerintah dan DPRD menambah anggaran lebih dari Rp16 miliar dibandingkan rencana awal.

Ketua DPRD Pandeglang, Tb Agus Khotibul Umam mengatakan, kenaikan anggaran itu merupakan upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang layak.

“Anggarannya sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp100 miliar lebih. Kita berharap anggaran itu digunakan dengan baik supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Agus, Rabu (18/11/2026).

Agus menyebut, infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat. Karena itu, kenaikan anggaran harus berbanding lurus dengan perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan.

Namun, DPRD masih harus mengawal penggunaan anggaran tersebut agar tidak sekadar menjadi angka besar dalam dokumen APBD. Pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, kebutuhan warga, dan dampak terhadap aktivitas masyarakat.

Baca Juga :  300 Pasien JKN per Hari, RSUD Berkah Klaim Tunggu Dokter 30 Menit

Agus menjelaskan, pembahasan APBD 2027 masih memasuki tahap finalisasi sebelum pemerintah daerah dan DPRD menyepakati anggaran melalui rapat paripurna.

Ia menegaskan, tambahan anggaran harus menghasilkan pembangunan yang terukur dan tepat sasaran.

“Kita tahu masyarakat membutuhkan infrastruktur yang layak. Karena itu, pemerintah berupaya menambah anggarannya. Harapan kami, anggaran ini bisa dilaksanakan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd