CILEGON – Besarnya keterbutuhan anggaran belanja Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta ke depan diharapkan dapat dibarengi dengan capaian pendapatan yang maksimal.
Pemerintah daerah dipandang akan kesulitan untuk merealisasikan seluruh tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan datang bila hanya mengandalkan capaian APBD yang ditarget Rp1,7 triliun pada 2021 dan 2022.
“Bagaimana mungkin itu bisa menyelesaikan program kerja kepala daerah karena belanja-belanja OPD cukup besar, sedangkan APBD pada RPJMD yang lama saja targetnya sudah di angka Rp2 triliun,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh, Jumat (11/6/2021).
Untuk itu, dirinya menyarankan agar OPD-OPD yang utamanya menggali pendapatan untuk dapat lebih inovatif dalam menggali potensi-potensi pendapatan baru agar dapat diselaraskan dengan program kepala daerah yang lebih banyak menyedot APBD untuk mewujudkan janji politik yang tertuang dalam visi misinya.
“Bila perlu fungsikan Tenaga Ahli untuk melakukan kajian terhadap potensi-potensi pendapatan yang ada, supaya kita juga tahu berapa sih sesungguhnya besaran potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan darimana saja potensi yang jadi primadonanya,” katanya.
Lebih jauh, Anggota Badan Anggaran DPRD Cilegon ini juga menuntut kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cilegon yang menurutnya harus dapat memaksimalkan pendapatan.
“Potensi pendapatan yang digali kan selama ini, itu-itu saja. Seharusnya BPKAD juga mampu berinovasi, Upah Pungut (UP) 5 persen yang diperoleh itu seharusnya bisa dibuktikan dengan output kinerja yang maksimal, jangan hanya sebatas reward saja tapi tanpa hasil,” tegasnya.
Sementara Kepala Bidang Pajak BPKAD Cilegon, Hadi Permana mengaku objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masih menjadi primadona yang diandalkan pemerintah daerah dalam pencapaian target PAD setiap tahunnya, dimana tahun ditarget pada kisaran Rp730 miliar.
“Seperti biasa PPJ yang diandalkan, hingga akhir Mei lalu capaiannya sudah Rp85 miliar dari target Rp228 miliar tahun ini. Selain itu juga ada BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), tapi kan fluktuatif, capaiannya baru Rp54 miliar dari target Rp204 miliar,” ujarnya.
Disinggung soal kreasi dan inovasi konkret dari pihaknya, Hadi menjawabnya enteng. Ia mengaku sudah mempersiapkan sistem yang diyakini dapat membukukan pendapatan yang lebih maksimal.
“Inovasi kita secara online sih, lebih kepada sistem saja, sistem ini menunjang ke arah itu. Seperti BPHTB, kita langsung mengisi di sistem, jadi tidak bisa ngarang-ngarang NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) berapa dan harganya berapa, jadi tidak bisa direkayasa karena sudah muncul di sistem itu. Termasuk kita mendata WP (Wajib Pajak) yang baru dengan memberi formulir pendapatan,” jelasnya. (dev/red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
