Aliansi Peduli Konstitusi Desak DPRD Banten Tolak Wacana  Penundaan Pemilu 2024

SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Konstitusi berunjukrasa di depan gedung DPRD Banten, KP3B, Curig, Kota Serang, Selasa (12/4/2022). Massa mendesak DPRD Banten membuat rekomendasi kepada pemerintah pusat agar menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Koordinator lapangan, Aditya Ramadan mengatakan, polemik yang terjadi di tengah masyarakat terkait penundaan Pemilu 2024 membuat kegaduhan dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, serta kenaikan harga bahan pokok membuat perekonomian tambah babak belur.

“Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi. Bukan hanya inkonstitusional, wacana tersebut membuat gaduh banyak masyarakat juga menimbulkan banyak kerugian politik dan ekonomi,” katanya.

Mahasiswa menilai wacana penundaan pemilu atau perpanjangan periode hanya akan mengorbankan kepentingan masyarakat. Wacana ini hanya muncul dari segelintir elit politik nasional untuk kepentingan pribadi.

“Justru adanya konstitusi untuk membatasi kekuasaan dan untuk dipatuhi. Bukan untuk dilanggar dan diubah-ubah. Hal yang bertentangan dengan konstitusi dinilai tidak bisa ditolerir dan harus dijegal. Pemerintah harus bisa memberlakukan asas prioritas dan fokus, terlebih di masa pandemi seperti ini membutuhkan perhatian yang sangat ekstra dan fokus bekerja,” ujarnya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah bisa menilai mana kepentingan yanng mendesak untuk dilakukan selain dari wacana tersebut.

“Kami menilai banyak (kebijakan) yang tidak mendesak justru malah dilakukan. Seperti pemindahan ibu kota. Seharusnya pemerintah fokus menyelematkan warga dari Covid-19, bukan malah membuat proyek baru,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Aditya, pihaknya menuntut kepada DPRD Banten agar menolak wacana tersebut.

“Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas untuk menolak wacana itu. Kami juga menuntut Presiden agar menindak tegas atau bila perlu mencopot menteri-menteri atau bagian pemerintahan yang menggaungkan wacana itu,” tandasnya. (Mir/Red)