SERANG – Dua organisasi mahasiswa yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjukrasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Kamis (12/6/2025).
Baik GMNI dan LMND menyoroti kinerja 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Serang, Budi Rustandi-Nur Agis Aulia (Budi-Agis) yang dinilai gagal dalam memimpin Kota Serang.
Meski sama-sama menyoroti kegagalan 100 hari kerja Budi-Agis, kedatangan dua organ mahasiswa itu di waktu yang berbeda.
Dalam aksi tersebut, massa GMNI dengan tegas menuntut kejelasan realisasi program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang yang dinilai belum menunjukkan hasil yang nyata.
“Pertama, kami menolak segala bentuk penggusuran yang tidak manusiawi dan tanpa solusi adil. Banyak proyek revitalisasi yang justru menyengsarakan rakyat, salah satunya di kawasan Stadion Maulana Yusuf,” ujar Sekretaris Lapangan Aksi, Erlan Priadi.
Ia juga menyoroti dugaan eksploitasi dalam program revitalisasi yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Revitalisasi UMKM malah menjadi ajang eksploitasi oleh penguasa,” katanya.
Dalam tuntutannya, juga menyasar kondisi sarana dan prasarana pendidikan di kota Serang yang masih terselip dalam ketidakpastian. GMNI menyebut banyak sekolah negeri, termasuk tingkat SMP dan SMK, masih kekurangan fasilitas dasar.
“Ada siswa yang belajar tanpa bangku, bahkan sampai duduk di lantai. Ini bentuk nyata ketimpangan sosial,” katanya.
Mahasiswa turut mempertanyakan kembali janji pembangunan seribu bank sampah yang sempat digaungkan sebagai program unggulan. Namun, hal itu tidak kunjung mendapatkan dampak baik bagi masyarakat.
“Kami tidak melihat realisasinya. Di lapangan, bank sampah itu nihil,” ujarnya.
Selain itu, GMNI menuntut Pemkot Serang menyediakan ruang publik dan fasilitas bagi pemuda untuk berkarya.
Menurutnya, bonus demografi seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda.
Lebih jauh Erlan menuturkan, isu kemiskinan di tengah kota juga tak terelakkan dalam tuntutanny. GMNI menyebut angka kemiskinan di Kota Serang bisa mencapai 10 persen dari total penduduk.
“Ini angka yang tinggi. Ironis, mengingat Serang adalah ibu kota Provinsi Banten,” ujar Erlan.
Mereka menuntut adanya perhatian terhadap anak-anak jalanan dan kelompok termarjinalkan. “Masih banyak anak di persimpangan jalan yang tidak tersentuh kebijakan sosial,” bebernya.
Dengan begitu, GMNI juga mendesak Pemkot mengimplementasikan layanan pemerintahan berbasis digital (e-government) secara transparan dan efisien.
“Harus ada sistem informasi terbuka, jangan ada lagi yang ditutup-tutupi,” tegas Erlan.
Diakhir, GMNI meminta pemerintah membangun sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja yang layak.
“Tanpa itu, mustahil masyarakat bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada perwakilan dari Pemkot Serang yang memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut.
Sementara, aktivis LMND menilai program 100 hari kerja ang dijanjikan Budi-Agis saat kampanye hanya bersifat gimik tanpa realisasi nyata.
Untuk itu, LMND menyampaikan 11 tuntutan, di antaranya penghentian penggusuran tanpa solusi, perbaikan fasilitas sekolah, pengelolaan sampah yang memadai, dukungan nyata terhadap UMKM dan pemuda, serta penyediaan ruang aman bagi anak dan perempuan. Mahasiswa juga menyoroti kemiskinan yang masih tinggi dan pembangunan yang dinilai hanya terpusat di wilayah kota.
Tak hanya itu, gaya kepemimpinan Budi–Agis juga dikritik sebagai populis dan ikut-ikutan tren. Salah satunya adalah wacana pendidikan berbasis barak Pramuka yang dianggap tidak relevan dan sekadar meniru kebijakan tokoh nasional.
Mahasiswa meminta Pemkot Serang untuk mengevaluasi kinerja awal dan menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan janji kampanye secara merata di seluruh wilayah.
Penulis : Ade Faturohman/Rasyid
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
 Serang, Kamis (12/6/2025).){kind=link}