PANDEGLANG – Aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung memanas saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang, Kamis (3/9/2026). Massa menuntut transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru mengalami penurunan.
Sebelum berorasi, massa mahasiswa melakukan long march dari Gedung Balai Budaya Pandeglang menuju Kantor Bupati Pandeglang. Puluhan personel kepolisian berjaga di gerbang kantor bupati untuk mengamankan aksi.
Setibanya di lokasi, sejumlah mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait kondisi pembangunan di Pandeglang. Massa kemudian berusaha menerobos masuk ke halaman kantor bupati hingga memicu aksi saling dorong dengan polisi.
Petugas akhirnya membuka akses agar mahasiswa menyampaikan aspirasi di halaman kantor bupati. Namun, situasi kembali memanas ketika massa mencoba mendekati pintu masuk gedung.
Setelah menyampaikan tuntutan di kantor bupati, massa bergerak menuju Gedung DPRD Pandeglang. Di lokasi tersebut, mahasiswa kembali terlibat aksi saling dorong dengan aparat karena ingin masuk ke dalam gedung.
Situasi mereda setelah sejumlah anggota DPRD Pandeglang menemui mahasiswa di halaman gedung. Kedua pihak kemudian berdialog membahas tuntutan massa.
Koordinator aksi, Rafiudin menilai, Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi gagal memenuhi janji politik selama memimpin daerah.
Ia menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Pandeglang. Menurutnya, kerusakan jalan bahkan membuat sebagian warga kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Lihat di sana masih banyak jalan-jalan rusak. Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang telah gagal memimpin dan harus mengundurkan diri,” tegas Rafiudin.
Mahasiswa juga menyoroti penurunan target PAD Pandeglang. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang menurunkan target PAD ketika masyarakat tetap memenuhi kewajiban membayar pajak.
“Setiap tahun target PAD tidak pernah tercapai, tapi bukannya mengoptimalkan potensi PAD malah menurunkan target PAD. DPRD yang seharusnya menjadi kontrol malah diam saja tidak melakukan fungsi mereka,” katanya.
Selain persoalan PAD, mahasiswa menolak rencana anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD senilai Rp1,1 miliar. Mereka meminta DPRD mengalihkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Menuntut DPRD Pandeglang menghapus anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar Rp1,1 miliar serta mengalihkannya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kami menuntut Bupati dan DPRD Pandeglang mengevaluasi TPP dan anggaran belanja pegawai,” pungkasnya.
Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd