PANDEGLANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang mengaku sudah menjatuhkan sanksi bagi Suhandi, Kades Karangsari, Kecamatan Angsana pengirim pesan suara yang viral akan menghapus nama warga dari daftar bantuan sosial jika  tidak memilih anak Bupati Pandeglang yakni Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebagai Caleg DPR RI pada Pileg mendatang.

Pemberian sanksi tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, Bunbun Buntaran. Kata dia, setelah melakukan rapat pembahasan dengan beberapa instansi terkait sanksi yang akan diberikan pada Suhandi, diputuskan bahwa sanksi yang pas yakni sanksi administrasi.

Namun jika sanksi yang diberikan untuk Kades Karangsari masih tidak membuat dia jera maka akan diberi sanksi lebih berat.

“Sanksi administrasi atau teguran tertulis, sesuai dengan undang-undang desa menyatakan teguran lisan, teguran tertulis, setelah dilalui itu baru proses yang lainnya,” kata Bunbun, Jumat (15/12/2023).

Rencananya, hari ini surat tersebut akan langsung diserahkan kepada Suhandi oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang. Selain itu, ia mengaku bahwa pihaknya sudah memberikan surat yang sama pada Bawaslu Pandeglang sebagai bukti telah menindaklanjuti rekomendasi mereka.

“Hari ini akan kami panggil yang bersangkutan untuk menyerahkan surat teguran itu, tapi kalau dia (Kades) berhalangan hadir akan kami sampaikan ke Camat Angsana. Sudah kami sampaikan suratnya juga ke Bawaslu,” jelasnya.

Bunbun juga berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala desa yang lain agar berlaku netral selama Pemilu dan Pileg tahun 2024 yang akan dihadapi.

“Dengan kejadian ini kami berharap para kepala desa dan aparatur kepala desa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, jaga netralitas dan kondusifitas di masing-masing desanya dalam hal pemilu hari ini,” tutupnya. (Med/Red)