CILEGON – Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar mengimbau kepada seluruh Ketua RT RW dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) agar dapat berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak pada 2024 mendatang.
Sebagai pemimpin di tingkat lingkungan dan lembaga pemberdayaan masyarakat, dua kelompok itu menurutnya memiliki peranan yang cukup strategis dalam suksesi pesta demokrasi melalui tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang pada 2024 mendatang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Cilegon sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah 324.562 pemilih.
“Kalau kita merujuk kepada skema data yang kita kumpulkan sejak 2009 lalu misalnya, tingkat partisipasi masyarakat itu fluktuatif. Sehingga kita berharap, dalam komunitas masyarakat yang paling bawah dalam hal ini RT RW dan Pokmas bisa mendorong partisipasi masyarakat agar lebih besar. Contohnya seperti pada Pilkada Cilegon 2020 lalu, meskipun masih dalam kondisi pandemi tapi tingkat partisipasinya lumayan baik,” ujar Ghoffar usai menjadi pembicara dalam sosialisasi Pemilu 2024 Serentak di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon belum lama ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, selain harapan tersebut di atas, dirinya juga menyampaikan pentingnya prinsip jujur dan adil (jurdil) dalam setiap pelaksanaan pemilu, agar bersama-sama dipedomani masyarakat.
“Jadi kita itu kan mempunyai kebebasan dalam menyampaikan pilihan, maka aparat itu tidak boleh mengintervensi, apalagi sampai mengarahkan (pilihan),” katanya.
Tak cukup sampai di situ, dalam sosialisasi tersebut Abdul Ghoffar juga tak segan berbagi ilmu terkait dengan mekanisme dan sistem Pemilu yang belakangan sempat menimbulkan pertanyaan di khalayak.
“Saya menyampaikan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sistem Pemilu, apalagi kita kemarin juga sudah menetapkan mekanisme sistem proporsional terbuka (dalam pemilu legislatif-red), itu kita sampaikan termasuk yang lainnya,” ungkap Ghoffar.
Lantaran dilindungi oleh konstitusi, lanjut Ghoffar, hak suara setiap pemilih sejatinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh setiap elemen masyarat dengan memilih wakil rakyat yang dietahui mampu menjadi sarana penyampai aspirasi mereka dalam pembangunan.
“Termasuk soal fenomena politik uang, meskipun tidak dipungkiri kalau di lapangan kemungkinan besar itu masih ada. Hanya kita berharap, itu jangan dijadikan orientasi. Karena pemilihan kita kepada wakil rakyat di parlemen itu bukan untuk satu dua hari. Jadi kalau hanya dengan kompensasi nilai ratusan ribu yang dibagi lima tahun, nilainya itu malah tidak sampai seharga rokok sebatang,” jelasnya.
(Advertorial)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
