Andika Klaim Kemiskinan di Banten Turun

SERANG  – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengklaim bahwa angka kemiskinan di Provinsi Banten menurun dari tahun ke tahun. Andika menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan jumlah penduduk miskin terus menurun dari 9,22% tahun 2003 menjadi 5,24% pada Maret 2018.

Untuk terus menekan angka kemiskinan, Pemprov Banten bersama DPRD Banten tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) tentang penangulangan kemiskinan di Provinsi Banten. Andika mengatakan, perda ini akan menjadi dasar hukum perencanaan dan penganggaran perangkat daerah Pemprov Banten untuk mengurangi angka kemiskinan.

Disebutkan, perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin mengacu pada skema perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor planning and budgeting) yang terintegrasi di antara beberapa organisasi persangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Hal itu diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan secara berkesinambungan.

“Asumsi pro poor planning and budgeting sendiri, adalah perencanaan program dan penganggaran kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin seoptimal mungkin untuk menekan angka kemiskinan,” kata Andika Hazrumy  pada acara penyaluran bantuan sosial Jamsosratu Pemprov Banten 2018 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Pandeglang, yang dipusatkan di Gedung Pancasila Pandeglang, Selasa (4/9/2018) dilansir beritasatu.com.

Andi mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan multi dimensional. Untuk itu, Pemprov Banten menjadikan program pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas.

Kualitas sumber daya manusia berkorelasi positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan, sehingga semakin baik tingkat kualitas modal manusia (human capital) akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan.

Dari sektor pembangunan ekonomi wilayah, kata dia, penanggulangan kemiskinan berkesinambungan dapat dilakukan dengan pembangunan berbasis ruang dan inovasi pedesaan.

Menurut Andika, hampir 80% wilayah administrasi Banten merupakan wilayah desa. Hal itu dapat terlihat dari 1.551 wilayah administrasi kelurahan dan desa di mana sebanyak 1.238 desa dan 313 kelurahan. Pembangunan pedesaan sendiri memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Untuk diketahui, pada acara tersebut dibagikan bantuan sosial (bansos) Jamsosratu nontunai senilai Rp 1,6 juta yang dibagi ke dalam dua tahap, kepada sekitar 1.000 RTS di Pandeglang. Adapun RTS penerima bansos Jamsosratu di Kabupaten Pandeglang tahun ini berjumlah 8.000 RTS, atau turun 2.000 RTS dari tahun sebelumnya.

Sama dengan RTS penerima di wilayah Banten lainnya, sejak tahun 2017 lalu, bansos Jamsosratu dibagikan secara non tunai yakni melalui rekening bank. Untuk di Kabupaten Pandeglang, Bank Jabar Banten ditunjuk sebagai bank penyalur. Selain Bank Jabar Banten, Bank Banten juga ditunjuk Pemprov Banten untuk menyalurkan bansos Jamsosratu di beberapa wilayah lainnya di Banten. Secara keseluruhan, tahun ini Pemprov Banten menganggarkan dana bansos Jamsosratu sebesar Rp 57,59 miliar untuk 29.000 RTS se-Banten. (Red)