
LEBAK – Keprihatinan mendalam ditunjukkan warga hunian sementara (Huntara) Cigobang bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI dan sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP). Mereka menggelar aksi mendirikan tenda sekaligus membuka donasi terbuka (open donasi) di depan Kantor Bupati Lebak, Jumat (16/1/2026).
Aksi tersebut dipicu kekecewaan warga lantaran sudah enam tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak belum juga merealisasikan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi ratusan kepala keluarga korban banjir bandang, yang hingga kini masih bertahan di Huntara dengan kondisi bangunan seadanya.
Ketua LSM GMBI, Ade Surnaga, menilai Pemkab Lebak tidak memiliki keberpihakan terhadap korban bencana. Menurutnya, pemerintah dengan mudah mengalokasikan anggaran besar untuk proyek revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung senilai Rp4,9 miliar, namun mengabaikan kebutuhan dasar korban banjir bandang.
“Pemerintah bisa membangun alun-alun dengan anggaran miliaran rupiah, tapi mengapa warga korban banjir bandang masih dibiarkan terlantar? Di mana keadilan sosial yang dijanjikan? Pembangunan tanpa kemanusiaan hanyalah monumen ketidakpedulian,” tegas Ade.
Ia juga menyoroti prioritas anggaran daerah yang dinilai timpang.
“Beli mobil dinas ada, bangun rumah dinas ada, revitalisasi alun-alun ada. Tapi untuk membangun Huntap, Pemkab Lebak selalu bilang tidak ada anggaran,” ujarnya.
Ade bahkan menyindir gaya kepemimpinan daerah yang dinilainya terlalu elitis.
“Bupati Lebak gayanya elit, sibuk mempercantik kota, tapi mengurus korban banjir sangat sulit. Open donasi ini justru seperti membantu pemerintah yang miskin empati,” katanya.
Sementara itu, Zaenudin, salah seorang warga Huntara Cigobang, mengatakan aksi mendirikan tenda dan penggalangan donasi merupakan puncak kekecewaan warga terhadap janji-janji Pemkab Lebak yang tak kunjung terealisasi.
“Seharusnya pembangunan di pelosok dan untuk korban bencana menjadi prioritas. Tapi yang kami lihat justru revitalisasi alun-alun dengan anggaran miliaran,” ucap Zaenudin.
Ia menambahkan, donasi material akan terus dibuka hingga ada kejelasan dan langkah nyata dari pemerintah, setidaknya dimulainya proses pematangan lahan yang direncanakan sebagai lokasi Huntap.
“Kalau hanya janji terus, mau sampai kapan pun kami akan bertahan dan terus menyuarakan tuntutan ini,” tegasnya.
Penulis: Sandi Sudrajat
Editor: Usman Temposo