PANDEGLANG – Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Pandeglang menduga kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional akibat dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Perdagangan pada DKUPP Kabupaten Pandeglang, Al Anshar Nur mengatakan berdasarkan pengalaman, perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tak berakibat pada kenaikan harga komoditi pokok secara signifikan.
Hal itu lantaran, momen Nataru berbeda dengan perayaan keagamaan umat Islam. Di mana, lenaikan harga komoditas menjadil hal yang lumrah.
“Logikanya kalau ramadan setiap rumah tangga masak dua kali yakni buat buka puasa dan sahur. Sehingga mendorong permintaan kebutuhan pokok meningkat dan suplainya sedikit ya pasti harganya naik,” katanya, Jumat (19/12/2025).
“Kalau di kondisi Natal sekarang, kenapa sudah terjadi kenaikan di jauh-jauh hari? Analisa kami salah satu faktornya bisa saja dengan sudah banyaknya berdiri dapur MBG di Pandeglang,” tambahnya.
Ia menjelaskan, naiknya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional disebabkan minimnya pasokan. Hal itu lantaran, komoditas sudah dibeli terlebih dahulu oleh pemilik dapur MBG.
“Otomatis untuk menutup kebutuhan pasokan mereka (pemilik dapur MBG) akan mengambil sebagian besar porsi yang akan disuplai ke pasar tradisional. Karena mereka bisa langsung belanja di distributornya langsung sehingga distributor yang biasanya mengirim 100 persen ini sudah terpotong oleh kebutuhan MBG,” jelasnya.
“Ini bisa saja menjadi salah satu faktor kenaikan harga karena pasokan ke pasar tradisional jadi sedikit berkurang disebabkan sudah terpangkas oleh kebutuhan MBG,” sambungnya.
Untuk mengatasi agar barang kebutuhan pokok tidak terus mengalami kenaikan maka harus ada solusi jangka panjang yang ditawarkan.
Salah satunya dengan membentuk kecamatan sebagai sentra penghasil kebutuhan pokok, dengan demikian meski ada momen besar harga kebutuhan pokok tetap stabil.
“Kalau solusi ini tidak bisa oleh 1 dinas tapi harus bareng-bareng menjadikan kecamatan menjadi sentra kebutuhan dari bahan pangan tadi. Kita punya 35 kecamatan, nanti beberapa kecamatan bisa menjadi lumbung komoditas kebutuhan,” ungkapnya.
Ia mencontoh, menumbuhkan UMKM produsen ayam petelur, dengan harapan pasokan tetap terjaga.
“Harapannya dengan banyak lumbung-lumbung tadi kebutuhan pokok masyarakat bisa tercukupi dari UMKM kecil yang bisa bergerak di sektor peternakan. Otomatis dengan seperti itu harga bisa terkendali. Itu solusi jangka menengah,” pungkasnya.
Ia menegaskan, saat ini pihaknya tidak bisa lagi melakukan operasi pasar murah karena sudah dilarang oleh BPKP karena berbenturan dengan program Dinas Pertanian sehingga pihaknya hanya bisa melakukan pemantauan harga.
“Kalau jangka pendek kami sudah tidak boleh melakukan operasi pasar saran dari BPKP operasi pasar itu diselenggarakan oleh Bidang Ketahanan Pangan di Dinas Pertanian, makanya kami tidak lagi melakukan operasi pasar tapi cukup melakukan pemantauan harga,” tutupnya.
Penulis : Memed
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd