SERANG – Polemik dualisme kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas. Dua kubu saling mengklaim sebagai kepengurusan yang paling sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Situasi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan warga nahdliyin serta memicu kekhawatiran akan dampak berkepanjangan bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Merespons kondisi tersebut, A’wan PBNU KH Matin Syarkowi angkat bicara. Ulama asal Banten itu menilai polemik yang terus berlarut-larut hanya akan memperlebar jurang perpecahan apabila tidak disikapi dengan kebesaran jiwa dan kesadaran kolektif oleh seluruh pihak.
“Kalau semua pihak sama-sama mengklaim benar dan sesuai prosedur AD/ART serta peraturan NU, maka islah menjadi jalan terbaik,” kata KH Matin saat ditemui di Teras Al-Banusri Pondok Pesantren Al-Fathaniyah, Tengkele, Kota Serang, Selasa (16/12/2025).
KH Matin menyebut para masyayikh NU sejatinya telah lama menawarkan jalan islah atau rekonsiliasi. Ia menegaskan, Islam mengajarkan islah sebagai solusi penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.
“Kalau menolak islah, yang muncul justru konflik dan polemik yang tidak pernah selesai,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Rais Aam maupun Ketua Umum Tanfidziyah PBNU yang sama-sama mengklaim bertindak sesuai prosedur harus bersedia membuka diri untuk diuji secara objektif. Jika terdapat tuduhan pelanggaran berat, kata dia, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme yang jelas, adil, dan transparan.
“Kalau memang ada pelanggaran berat, harus diuji. Apa pelanggarannya, dan apakah benar masuk kategori pelanggaran berat,” katanya.
KH Matin juga menyoroti alasan penolakan terhadap islah yang didasarkan pada dugaan bahwa pihak pengusul islah berpihak kepada salah satu kubu. Menurutnya, dugaan semata tidak cukup dijadikan dasar untuk mengambil keputusan besar yang menyangkut masa depan organisasi.
“Kalau masih sebatas dugaan, seharusnya ajakan islah tetap diutamakan. Dugaan belum tentu benar,” tegasnya.
Ia menilai para pimpinan NU, baik Rais Aam maupun Ketua Umum, seharusnya mengedepankan kemaslahatan organisasi dan jamaah di tingkat akar rumput.
“Kalau benar-benar berpegang pada kaidah Islam, islah harus menjadi prioritas utama,” ucapnya.
Lebih lanjut, KH Matin menilai penolakan terhadap islah justru memperkuat dugaan adanya keberpihakan. Dari kondisi tersebut, lanjut dia, kemudian muncul pemakzulan dan pengangkatan pejabat sementara yang akhirnya memicu dualisme kepengurusan PBNU.
Menurutnya, persoalan saat ini bukan semata soal prosedur, melainkan kegagalan para pimpinan dalam menjunjung prinsip islah. Tanpa kesadaran kolektif, konflik serupa berpotensi terus berulang di masa mendatang.
“Saya berharap Rais Aam PBNU sadar, Ketua Umum PBNU sadar. Kalau semuanya tidak sadar, lebih baik mundur dan serahkan kepada orang-orang yang benar-benar khidmah tanpa kepentingan,” tegasnya.
Terkait wacana Muktamar Luar Biasa (MLB), KH Matin menilai langkah tersebut baru relevan apabila para pihak terlebih dahulu menerima dan menjalankan islah sebagai dasar rekonsiliasi.
“Rekomendasi muktamar luar biasa bisa dibahas kalau islah diterima. Kalau islah ditolak, berarti kedua kubu sama-sama mengabaikannya,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai mediator ideal, KH Matin menegaskan bahwa mediator utama saat ini adalah nurani masing-masing pimpinan. Ia menilai konflik sudah terlalu sarat dengan kepentingan sehingga kebenaran kerap kalah oleh nafsu dan ego.
“Sekarang sudah ada dua kubu. Bicara benar pun bisa dianggap salah karena nafsu ingin ribut,” katanya.
Ia pun mengingatkan para pimpinan NU agar tidak mengabaikan dampak konflik di tingkat bawah. Menurutnya, kegaduhan elite sangat berpotensi melukai perasaan warga NU di akar rumput.
“Apakah para pimpinan tidak memikirkan warga di bawah? Gara-gara beberapa orang ribut, semua ikut terdampak,” pungkasnya.
Penulis: Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor: Gilang Fattah