SERANG – Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei, berbagai suara dari para pekerja di Indonesia mulai terdengar, salah satunya datang dari Rivaldi, warga kampung Kaliwadas, Kecamatan Lopang, Kota Serang yang menjadi salah satu korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak awal tahun 2025.

Ia membagikan pengalamannya sebagai korban PHK sepihak di sebuah perusahaan logistik makanan dan minuman yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang, pada Februari 2025 lalu.

Diketahui, sebanyak 12 ribu karyawan dari berbagai sektor industri di Provinsi Banten mengalami PHK.

Rivaldi mengungkapkan keresahannya terhadap sistem kerja outsourcing yang diterapkan perusahaan tempat ia bekerja. Menurutnya, sistem tersebut memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan PHK secara semena-mena.

“Perusahaannya kurang transparan soal aturan, sistemnya outsourcing, jadi peluang PHK sepihak besar. Apalagi kalau ada permainan di dalam, kayaknya atasan juga tahu,” ujarnya kepada BantenNews.co.id, Kamis (1/5/2025).

Ia menambahkan, gelombang PHK di perusahaannya terjadi sejak awal tahun 2025, dan memuncak pada Februari. Ribuan pekerja diduga terkena dampaknya.

“Dari Januari sudah mulai, tapi Februari paling parah. Sampai terjadi demo besar-besaran. Jumlahnya bisa ribuan,” kata Rivaldi.

Menurutnya, sistem kerja harian lepas yang diterapkan membuat posisi pekerja semakin lemah. Perusahaan dengan mudah menghentikan kontrak kerja tanpa konsekuensi besar.

“Sistem harian lepas merugikan pekerja. Perusahaan gampang memberhentikan. Belum lagi yang punya keluarga, dampaknya bisa besar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti dominasi yayasan dalam proses rekrutmen pekerja di perusahaan besar, yang mempersempit akses kerja langsung tanpa perantara. Rivaldi menyebut sebagian besar perusahaan besar kini merekrut melalui yayasan.

“Hampir 90 persen perusahaan besar rekrut lewat yayasan. Teman-teman saya juga masuknya lewat sana,” ungkapnya.

Saat ini, Rivaldi bertahan hidup dengan membantu orang tua berdagang sambil mencari pekerjaan tetap. Namun, ia mengakui bahwa situasi mencari kerja saat ini sangat sulit.

“Sekarang usaha bantu orang tua aja dulu. Cari kerja susah, bukan cuma saya, banyak yang ngalamin,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat menghapus sistem outsourcing karena dianggap tidak memberikan kepastian kerja bagi buruh.

“Outsourcing sebaiknya dihapus. Percuma ada UMK kalau sistem kerjanya begini. Seminggu kerja, seminggu libur, tetap aja ga cukup buat hidup,” ucapnya.

Ia juga menyoroti kesenjangan antara syarat pendidikan dengan kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat di Banten yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi.

“Buat dapat kontrak tetap minimal harus D3 atau S1. Tapi banyak yang ga bisa kuliah karena kondisi ekonomi. Kalau kepala keluarga di-PHK, itu berdampak ke seluruh keluarga,” pungkasnya.

Sementara itu warga lainnya, Adi Kurnia, memilih jalan berbeda. Ia memutuskan untuk berwirausaha demi mendapatkan kebebasan waktu dan tantangan baru dalam mencari penghasilan.

“Lebih bebas dan menantang. Sebenarnya pengen kerja juga, asal sesuai UMK. Kalau ada rezeki, saya pengen jadi TKI,” katanya.

Adi mengaku telah mencoba berbagai jenis usaha, meskipun masih berganti-ganti, namun ia memilih untuk tidak bekerja di perusahaan sebagai buruh lantaran menurutnya, ancaman PHK terus membayang-bayangi karyawan, terlebih, kata dia, sistem reqrutment berstandar tinggi juga mempersulit mendapatkan pekerjaan yang nyaman dan layak.

“Usahanya banyak, dan berganti-ganti,” ujarnya singkat.

Penulis: Rasyid
Editor: Usman Temposo