PANDEGLANG – Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Pandeglang mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dan mengungkap pelaku pungutan liar (Pungli) dana aspirasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pandeglang.
Sekretaris LMND Pandeglang, Asep Saepullah mengatakan, ada 2 oknum yang diduga kuat melakukan pungli PIP yakni oknum yang bekerja di salah satu perguruan tinggi di Pandeglang dan oknum yang duduk di DPR RI.
Oknum yang bekerja di perguruan tinggi tersebut diduga melakukan pemotongan pada setiap mahasiswa yang mendapatkan program PIP. Nantinya, uang tersebut disetorkan ke salah satu anggota DPR RI sebagai imbalan telah memperjuangkan program tersebut.
“Persoalan tersebut tentunya sangat menyimpang dari orientasi dana aspirasi PIP, yang seharusnya bertujuan untuk membantu meringankan biaya masyarakat dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, malah dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan praktik pungli, dan tindak korupsi oleh beberapa oknum perguruan tinggi,” tegas Asep, Senin (22/4/2024).
Kata Asep, kasus ini terungkap setelah salah satu mahasiswa yang menjadi korban, berani membuka suara dan melaporkannya ke Polres Pandeglang, kendati demikian laporan tak tersebut tidak kunjung menemukan kejelasan sampai sekarang.
“Kami Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Pandeglang mendesak, agar pihak Polres Pandeglang segera mengusut tuntas kasus dugaan praktek pungli dan korupsi yang di lakukan oleh oknum perguruan tinggi dan salah satu anggota DPR RI, karena pendidikan adalah hal yang fundamental bagi kemajuan bangsa dan negara,” tegasnya.
LMND mengancam akan menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi di jalan jika APH tidak mengusut dan mengungkap kasus tersebut secara terbuka dihadapan publik.
“Harapan kami pengungkapan kasus pungli PIP ini berjalan cepat dan para pihak terkait segera dihadapkan di meja hakim, apabila tidak ada kejelasan dalam proses hukum yang sedang berjalan, kami pastikan akan melakukan aksi, agar aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan yang menyangkut pendidikan,” pungkasnya. (Med/Red)