Klaim Pemkot Sukses Pangkas Pengangguran Lewat Pemagangan Disoal DPRD Cilegon

CILEGON – Kinerja Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2022 lalu mengklaim telah berhasil menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekira 2,03 persen dari 10,13 persen pada tahun 2021 lalu turun menjadi 8,10 persen. Keberhasilan yang merujuk berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) itu dikatakan setelah pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah.

“Penurunan tingkat pengangguran terbuka tercapai melalui berbagai pendekatan seperti peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil, pelatihan tenaga kerja, kerja sama pemagangan tenaga kerja atau vocational dan program pembangunan lainnya,” ucap Walikota Cilegon, Helldy Agustian fasih membacakan naskah sambutannya dalam rapat paripurna DPRD Cilegon dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2022 pada Senin (20/3/2023).

Menanggapi klaim tersebut, Anggota Komisi II DPRD Cilegon, Sanuddin menyesalkannya. Mantan aktivis buruh ini menilai, adanya fasilitasi pemagangan dan vocational tidak dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan kerja pemerintah daerah dalam memangkas jumlah tunakarya di Kota Cilegon.

“Klaim pengangguran turun itu terkesan politis ya. Secara riil itu belum bisa dirasakan masyarakat, karena yang diklaim itu kan kaitan magang dan vocational, itu kan berarti bukan dengan ikatan kerja. Setelah vocational dan magang selesai, dia kembali ke masyarakat. Kemarin saja sampel vocational di CCSI (PT Communication Cable System Indonesia) sudah selesai, selesai saja tuh, nganggur lagi,” katanya.

Di bagian lain, Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj memandang klaim keberhasilan tersebut di atas harus dapat dibuktikan selaras dengan janji politik kepala daerah yaitu menyerap 25.000 tenaga kerja dengan asumsi lima tahun jabatan yakni 5.000 per tahun.

“Tinggal disinkronkan saja persentase itu dengan jumlah pekerja. Karena kan janji politik itu menyerap 5.000, nah sekarang kan sudah dua tahun menjabat harusnya sudah 10.000 tenaga kerja yang terserap, barulah itu dikatakan linier dengan janji politik. Makanya nanti coba kita kaji, dibahas bersama akademisi dan stakeholder terkait,” ujar politisi Golkar ini.

(dev/red)