Beranda Pemerintahan Lakpesdam Pandeglang Nilai Pembelian Sepeda Listrik Bukan Skala Prioritas

Lakpesdam Pandeglang Nilai Pembelian Sepeda Listrik Bukan Skala Prioritas

Zaenal Abidin. (Memed/bantennews)

PANDEGLANG – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Pandeglang, Zaenal Abidin menilai jika kebijakan Bupati Pandeglang, Irna Narulita terkait rencana pembelian sepeda listrik bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) se-Pandeglang bukan kebutuhan mendesak ataupun skala prioritas.

Menurutnya, Irna Narulita jangan sampai mengesampingkan penilaian masyarakat terkait setiap kebijakan yang dia keluarkan salah satunya kebijakan terkait rencana pembelian sepeda listrik. Sebab kata dia, pembelian sepeda listrik bagi RT/RW bukan suatu perkara yang mendesak dan harus dilakukan segera.

“Rencana yang dikeluarkan oleh bupati terkait pembelian sepeda listrik bukanlah rencana yang berdasarkan skala prioritas, artinya bukan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Bupati itu tidak boleh egois dan harus bisa menempatkan segala kebijakan politiknya berdasarkan bukan pada keinginan bupati, tetapi berpijak pada kebutuhan yang bersifat skala prioritas yang penting dan benar-benar mendesak,” tegas Zaenal, Kamis (18/8/2022).

Kata dia, kebijakan yang diambil Bupati Pandeglang dengan membeli sepeda listrik untuk aparatur di tingkat bawah memang tidak ada salahnya karena untuk menunjang kinerja. Namun kebijakan tersebut bukan skala prioritas yang harus disegerakan pengadaannya.

Selain itu, dari segi efektivitas sepeda listrik kurang cocok bagi wilayah Pandeglang karena kontur wilayahnya di kelilingi gunung serta masih banyak jalan rusak sehingga dianggap kurang cocok jika digunakan oleh aparat pemerintah.

“Jadi kalau apakah usulan ini baik atau tidak, sangat baik dan pasti direspon oleh RT/RW tetapi masalahnya adalah apakah kebutuhan skala prioritas saya pikir ini tidak. Dari sisi efektivitas sepeda listrik, saya pikir juga harus bisa melihat kondisi daerah Pandeglang yang mayoritas bukan wilayah perkotaan dimana infrastruktur jalan masih sangat tidak baik untuk dilalui sepeda listrik,” terangnya.

“Apalagi dengan program Jakamantul itu tidak menyentuh 100 persen jalan kabupaten. Itu baru kabupaten, untuk jalan lingkungan, jalan poros desa itu masih jauh dari kata layak artinya butuh penanganan serius dalam infrastruktur akses transportasi. Kalau misalkan bupati kekeh dengan sepeda listrik, dengan kondisi Pandeglang yang infrastrukturnya masih buruk usulan itu menjadi tidak baik, artinya kalau dipukul rata itu menjadi tidak efektif,” sambungnya.

Ditambah lagi, kata Zaenal, saat ini eranya Sustainable Development Goals atau SDGs dimana program-program pembangunan pemerintah itu sifatnya bukan top down tetapi bottom up, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah sesuai dengan kondisi wilayah sesuai dengan kebutuhannya itu harus direspon oleh pemerintah setingkat lebih tinggi sehingga jangan memaksakan keinginan yang diatas untuk diterima oleh masyarakat di bawah sementara kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan di lapangan.

“Intinya begini, bupati punya keinginan baik tapi apakah keinginan baik itu berupa sepeda listrik. Sementara kita tahu situasi dan kondisi di lapangan seperti apa, kemudian secara spesifikasi sepeda listrik itu perlu dipertanyakan soal kecepatan, soal keawetan, efektivitas di lapangan karena dengar-dengar sepeda listrik tidak cepat kemudian mudah rusak, ada tanjakan sedikit harus didorong, kemudian harus digowes juga membutuhkan tenaga yang ekstra artinya banyak kendala dalam menggunakan sepeda listrik,” ujarnya.

Secara prinsip bupati sah-sah saja menganggarkan sepeda listrik dan bisa dianggarkan, akan tetapi Zaenal lebih menyarankan agar bupati jangan egois dengan keinginan sendiri dan malah harus mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat luas.

“Saya yakin apabila kebijakan ini tidak dilanjutkan, ibu Irna tidak akan kehilangan muka dan justru baik secara baik secara politik dan menyelamatkan momentum politik beliau. Bayangkan misalkan kalau pada akhirnya pengadaan sepeda listrik ini bermasalah dalam tahun-tahun ke depan, justru ini akan menjadi beban politik beliau kalau dilihat dari sudut pandang politik, misalkan baru satu tahun sudah rusak itu justru memberatkan langkah politik beliau kedepannya,” tutupnya. (Med/Red)

 

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disiniĀ