SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, untuk menangkal isu penolakan pemeriksaan rapid test perlu dilakukan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas dari tingkat pusat sampai daerah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan masyarakat.
“Pemprov Banten sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh stake holder di masyarakat melakukan pendekatan personal kepada masyarakat menyikapi adanya penolakan rapid test ini,” kata Wagub dalam diskusi via video conference yang diselenggarakan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah Pusat di Kantor BNPB, Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Diskusi yang dipandu oleh artis sekaligus praktisi kesehatan dr. Lula Kamal tersebut menghadirkan Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S, MA.RS, MH. dan Ketua Tim Pakar Gugasnas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito.
Menurut Wagub, penolakan masyarakat khususnya di Banten terhadap rapid test cenderung disebabkan karena faktor psikologis yaitu kehawatiran bila positif akan langsung diisolasi atau dikarantina dan dipisahkan dari keluarganya.
“Atas persoalan tersebut, kami selaku Pemerintah telah melakukan upaya pendekatan secara personal dengan memberikan pemahaman kepada mereka melalui alim ulama, tokoh masyarakat dan pesantren bahwa rapid test ini dilakukan untuk keselamatan bersama dalam upaya deteksi dini penyebaran virus Corona,” jelasnya.
Wagub juga menjelaskan bahwa adapula kekhawatiran masyarakat mengenai rapid test yang harus mengeluarkan biaya dari masyarakat. Atas hal itu, Wagub juga telah menjelaskan dan menegaskan kepada masyarakat bahwa rapid test telah disediakan pemerintah secara gratis untuk masyarakat.
“Imbauan kami selaku pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat Banten ini, agar dalam melakukan aktivitas apapun di luar rumah tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dan saya harapkan juga dari pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak ada pemikiran harus bayar karena ini kan gratis disediakan untuk masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menolak rapid test. Beberapa tokoh di dalamnya menolak tes kesehatan karena khawatir terpapar Covid-19. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
