Beranda Pemerintahan 6 Kecamatan di Pandeglang Jadi Perhatian Mitigasi Bencana

6 Kecamatan di Pandeglang Jadi Perhatian Mitigasi Bencana

Bupati Pandeglang Irna Narulita saat melakukan rapat koordinasi dengan BMKG, Pemprov Banten dan bupati/walikota se-Banten via virtual.

PANDEGLANG – Enam kecamatan di Kabupaten Pandeglang menjadi perhatian evakuasi adanya potensi erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dan Tsunami Megathrust Selat Sunda. Hal tersebut terungkap saat Bupati Pandeglang, Irna Narulita melakukan rapat koordinasi antara Pemprov Banten, BMKG dan Kabupaten/Kota di Banten.

Kata Irna, setelah melakukan koordinasi dengan Kepala BMKG, Dwi Korita didapatkan kesimpulan bahwa untuk mengantisipasi dua bencana itu Pemkab Pandeglang harus lebih aktif lagi melakukan mitigasi bencana.

“Ada dua ancaman yang kemungkinan terjadi baik erupsi AGK maupun Megathrust Selat Sunda, apapun itu bentuknya bencana perlu kita antisipasi dengan melakukan mitigasi bencana,” kata Irna saat Rakor secara virtual dengan Kepala BMKG dan bupati/walikota se Banten, Senin (14/2/2022).

Menurut Irna, hampir 60% masyarakat Pandeglang rumahnya belum tahan gempa. Oleh sebab itu, ketika warga akan membangun rumah harus menggunakan metode rumah tahan gempa.

“Rumah di sepadan pantai terus kami edukasi, ada 6 Kecamatan pesisir yang kami cemaskan yaitu Labuan, Carita, Panimbang, Cigeulis, Cimanggu dan Sumur, ini perlu kami petakan lebih jauh terkait ancaman yang dapat terjadi,” ungkapnya.

Irna juga menyampaikan, sejauh ini mitigasi bencana terus dilakukan secara penta helix atau multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media bersatu padu berkoordinasi.

“Dari 6 Kecamatan pesisir Sumur yang harus menjadi perhatian khusus karena dengan patahan. Di sana ada kurang lebih 25 jiwa penduduknya, 11.125 tinggal di pesisir pantai tersebar di 7 Desa,” terangnya.

“Saya tidak mau masyarakat kami menjadi korban, untuk itu kami terus melakukan mitigasi hingga pemasangan tanda jalur evakuasi yang kini mulai pada hilang dan membangun kembali sarana komunikasi penyebar luasan informasi,” sambungnya.

Belajar dari pengalaman bencana sebelumnya, diungkapkan Irna, agar logistik bisa segera didistribusikan saat terjadi bencana, tahun ini akan dibangun 8 lumbung sosial di berapa titik atas kolaborasi Pemda dan Kementerian Sosial.

“Di sana tersedia logistik, sanitasi, genset dan lainnya, karena pelajaran kemarin butuh waktu lama tiba di lokasi bencana untuk mendistribusikan logistik,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala BMKG, Dwi Korita menilai jika kewaspadaan terhadap bencana sudah terbangun di kabupaten dan kota di Banten, dan diikuti langkah – langkah kesiapsiagaan.

“Tujuan kita hari ini lebih menguatkan langkah yang sudah terbentuk, sehingga jika bencana itu terjadi kesiapsiagaan sudah terbentuk,” ungkapnya.

Menurutnya, ancaman yang mungkin terjadi menuntut kesiapsiagaan untuk mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian sosial ekonomi. Dengan koordinasi, kata Dwikorika bukan menakuti justru terjadi koordinasi dan kolaboratif untuk mengantisipasi.

“Ujung akhirnya SOP bersama, tidak sendiri – sendiri, nanti diuji SOP tetsebut jalan tidak dengan begitu akan terwujud zero victims (tanpa korban dan tanpa kerusakan apabila gempa dan tsunami),” imbuhnya

Dikatakan Dwi Korita, ada 12 hal yang harus ditindaklanjuti sebagai mitigasi bencana, yaitu peta bahaya gempa, identifikasi penduduk zona bahaya, identifikasi sumber daya pengurangan risiko, sarana evakuasi, menerapkan bangunan tahan gempa.

Selanjutnya gencarkan sosialisasi edukasi untuk masyarakat dan siswa sekolah, gerakan tas siaga bencana, latihan driil gempa dan tsunami, menyiapkan jaringan komunikasi untuk penyebaran informasi, command center, rencana operasi darurat, dan penataan ruang dan wilayah berbasis risiko gempa.

“Tadi beberapa bagian sudah disampaikan oleh Bupati Pandeglang, tinggal dilakukan pengecekan apa yang belum dilaksanakan,” tambahnya. (Med/Red)