SERANG – Sebanyak 50 calon pejabat eselon II dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengunjungi Provinsi Banten untuk mempelajari praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, Kamis (15/10/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari visitasi Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat mengadopsi praktik baik di Banten untuk diterapkan di instansi masing-masing.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap, kunjungan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi peserta, tetapi juga memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Banten merasa terhormat menjadi tempat belajar. Kami juga berharap hasil pembelajaran ini dapat memberikan masukan bagi Banten,” ujarnya.
Menurut Andra, para peserta merupakan calon pemimpin birokrasi yang akan menempati posisi strategis di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Karena itu, pertukaran pengalaman melalui kunjungan lapangan dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan, pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Pengelolaan kedua sektor tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kebijakan, sumber daya, dan kerja sama lintas sektor agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Di bidang pendidikan, Andra menyampaikan bahwa Pemprov Banten membuka tujuh sekolah baru pada 2026. Sekolah tersebut terdiri atas dua sekolah menengah atas (SMA), empat sekolah menengah kejuruan (SMK), dan satu sekolah khusus (SKh), dengan kapasitas total 1.356 peserta didik.
Selain pembangunan sekolah, Pemprov Banten menjalankan program sekolah gratis bagi siswa di sekolah swasta. Pada tahun ajaran 2025/2026, program tersebut menjangkau 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SKh dengan total 60.705 siswa.
Sementara itu, pada tahun ajaran 2026/2027, program sekolah gratis menjangkau 782 sekolah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 59.697 siswa.
“Di bidang pendidikan, pada 2026 kami membuka tujuh sekolah baru yang terdiri atas dua SMA, empat SMK, dan satu Sekolah Khusus (SKh), dengan kapasitas total 1.356 peserta didik. Program sekolah gratis juga menjadi salah satu kebijakan kami yang dapat dipelajari oleh bapak ibu para peserta. Kemudian pada tahun ajaran 2025/2026, program tersebut menjangkau 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SKh dengan total 60.705 siswa. Sementara pada tahun ajaran 2026/2027, program itu menjangkau 782 sekolah dengan jumlah 59.697 siswa,” paparnya.
Banten juga memiliki empat Sekolah Garuda Transformasi, yakni SMA Labschool Cirendeu dan SMA Swasta Kharisma Bangsa di Kota Tangerang Selatan, serta SMA Negeri CMBBS dan MA Swasta Ibad ar Rahman di Kabupaten Pandeglang.
“Pemprov Banten juga memiliki tujuh Sekolah Rakyat yang tersebar di Tangerang Selatan, Lebak, Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang,” tambahnya.
Di sektor kesehatan, Andra menyampaikan bahwa Pemprov Banten memperoleh UHC Award 2026 kategori pratama. Pada 2025, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Banten mencapai 98 persen, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80 persen.
“Kami terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui pengembangan RSUD Banten dan layanan di wilayah selatan, termasuk RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli di Labuan serta RSUD Uwes Qorny di Cilograng. Upaya lain juga dilakukan melalui layanan klinik keliling dan telemedicine,” jelasnya.
Selain program daerah, Pemprov Banten turut menjalankan sejumlah program nasional. Andra menyebutkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 telah menjangkau sekitar 3,5 juta penerima manfaat di Banten, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kemudian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 7,2 juta orang atau sekitar 70 persen dari jumlah penduduk. Capaian-capaian program tersebut tentu atas dukungan tata kelola yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, hingga evaluasi,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Kemendagri, Andy Oni mengatakan, 50 peserta PKN Tingkat II tersebut berasal dari kementerian, lembaga pusat, dan pemerintah daerah. Mereka mengikuti kegiatan untuk mempelajari praktik baik di bidang pendidikan dan kesehatan yang dapat diterapkan di instansi masing-masing.
“Kami ingin belajar dan mengadopsi praktik belajar terbaik apa yang dapat kami lihat di Provinsi Banten, khususnya dengan dua tema di bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Andy.
Ia berharap, pembelajaran langsung di lapangan dapat memberikan gambaran konkret mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan dan peningkatan kinerja di instansi para peserta.
“Mudah-mudahan dengan belajar dan mengenal langsung di lapangan, ada praktik-praktik baik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, yang bisa akan kami pelajari dan kami terapkan di lembaga kami masing-masing,” ujarnya.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: Wahyudin