465.800 Warga Provinsi Banten Masih Jadi Pengangguran

SERANG – Pengangguran di Provinsi Banten masih diangka 7,58 persen atau sekitar 465.800 orang. Jumlah ini diklaim turun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,77 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten per Februari 2019 dari jumlah angkatan kerja sebesar 6,14 juta orang dengan jumlah yang bekerja sebanyak 5,68 juta orang atau meningkat 53.920 orang dibandingkan Februari 2018.

Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Banten meningkat dari tahun 2018 sebanyak 5,62 juta orang menjadi 5,68 juta orang pada 2019 ini. Dengan struktur lapangan pekerjaan utama terbesar meliputi perdagangan sebesar 23,88 persen atau 1.36 juta orang, industri pengolahan sebesar 19,97 persen atau 1.13 juta orang, pertanian, pertambangan dan penggalian sebesar 12,72 persen atau 722.120 orang.

Sementara, untuk status pekerjaan utama di Banten didominasi oleh buruh/karyawati/pegawai dengan presentase sebesar 53,61 persen atau 3.04 juta orang. Sebagian besar pekerja yaitu 4,51 juta orang atau 79,52 persen merupakan pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dan sekitar 15,17 persen dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi (diploma ke atas).

Tingkat pengangguran terbuka terendah di Banten terdapat pada penduduk berpendidikan Diploma I/II/III, sementara tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 11,65 persen pada jenjang pendidikan SMK.

Jumlah pengangguran di Banten berdasarkan wilayah didominasi wilayah perdesaan sebesar 7,91 persen dibandingkan perkotaan sebesar 7,45 persen dan sebesar 56,59 persen atau 3,21 juta penduduk bekerja pada sektor formal dan sisanya sebanyak 43,41 persen atau 2,46 juta orang bekerja pada sektor informal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Alhamidi menyampaikan apresiasi atas menurunnya tingkat pengangguran terbuka tahun ini.

Namun menurutnya, terdapat selisih jumlah pengangguran antara BPS dengan pendataan yang dilakukan Disnakertrans menurut kartu kuning yang berjumlah 80.000 orang.

“Kalau pendataan tahun 2018 itu jumlahnya 80.000 orang, berdasarkan kartu kuning yang terdata. Kalau tahun ini kita belum cek lagi,” ujar Alhamidi dikutip dari Beritasatu.com, Rabu (9/5/2019).

Terkait jumlah pengangguran di Banten yang masih didominasi lulusan SMK, Alhamidi menjelaskan bahwa berdasarkan 675 jumlah SMK di Banten dengan 600 swasta dan 75 negeri, maka dapat mendominasi angka pengangguran terbuka di Banten.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk terus meningkatkan kompetensi para lulusan SMK agar menjadi sumber daya manusia yang siap kerja.

“Upaya kami di antaranya meningkatkan kompetensi pekerja, membentuk skill development center untuk kesempatan kerja, memberangkatkan ke luar negeri dan perekrutan tenaga kerja. Perusahaan kan tiap minggu ada laporan perekrutan kerja, begitu pun Disnaker kabupaten/kota karena ada Pergub wajib lapor lowongan kerja,” ujarnya.

Alhamidi berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dapat bersinergi aktif dalam upaya pengurangan angka pengangguran terbuka di Banten. Seperti melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyiapan SDM siap pakai dan sesuai dengan pangsa pasar melalui pendidikan formal atau berinovasi dengan pendidikan lainnya.

“Termasuk OPD lain juga nanti dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran. Misalnya Dinas PUPR anggarannya Rp 1,3 triliun itu bisa menyerap pengangguran berapa persen,” ujarnya.

Gubernur Wahidin Halim juga terus berupaya menurunkan angka pengangguran di Banten melalui berbagai cara. Seperti dengan terus mendorong sektor industri di Banten untuk lebih komunukatif dengan unsur pemerintah terkait kebutuhan SDM, menggencarkan pelatihan-pelatihan yang dapat dilakukan Pemprov yakni melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) secara gratis dan tepat sasaran, terus mendorong perguruan tinggi agar mampu menyiapkan SDM matang dan profesional yang siap kerja serta menjalin kerja sama bersama industri-industri di Banten. (Red)