PANDEGLANG – Sebanyak 412 calon jemaah haji cadangan asal Kabupaten Pandeglang harus menunggu kepastian keberangkatan ke Tanah Suci pada 2027. Mereka baru bisa berangkat jika ada jemaah reguler yang batal berangkat dan menyisakan kuota kosong.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Pandeglang, Supardi menegaskan, pengisian kuota cadangan mengikuti urutan nomor porsi. Karena itu, status sebagai jemaah cadangan belum menjamin seseorang bisa berangkat pada musim haji mendatang.
“Kalau ada yang keluar atau tidak jadi berangkat, nanti jemaah cadangan naik sesuai urutan porsi. Karena itu, mereka harus mempersiapkan diri dari sekarang,” kata Supardi, Selasa (10/11/2026).
Supardi merinci, daftar calon jemaah haji Kabupaten Pandeglang terdiri atas 622 jemaah berdasarkan urutan porsi, 51 jemaah lansia, dan 412 jemaah cadangan, totalnya mencapai 1.085 orang.
Meski belum memiliki kepastian keberangkatan, 412 jemaah cadangan tetap harus menyiapkan seluruh persyaratan. Mereka mengikuti mekanisme pelunasan tahap kedua, melengkapi dokumen administrasi, serta menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi ketentuan istithaah atau kemampuan secara kesehatan untuk berhaji.
Kemenhaj Pandeglang juga telah memanggil seluruh jemaah cadangan untuk menjelaskan mekanisme pengisian kuota. Selain itu, petugas meminta mereka membuat surat pernyataan sebagai bentuk pemahaman bahwa keberangkatan bergantung pada ketersediaan kuota.
“Untuk cadangan, secara administrasi sudah kami panggil dan diminta membuat pernyataan. Dokumen keberangkatan, istithaah, serta persiapan pelunasan juga harus dilakukan,” ujar Supardi.
Di tengah penantian kepastian keberangkatan, Kemenhaj Pandeglang juga mengantisipasi praktik percaloan yang memanfaatkan harapan calon jemaah.
Supardi meminta masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan keberangkatan haji dengan imbalan tertentu.
Untuk menjaga komunikasi dan mencegah informasi menyesatkan, Kemenhaj membentuk grup komunikasi khusus bagi jemaah. Petugas juga menghubungi calon jemaah melalui nomor telepon yang tercatat dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Kemenhaj turut memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), puskesmas, hingga perangkat kecamatan dan RT/RW.
Koordinasi tersebut bertujuan memastikan informasi mengenai persyaratan dan mekanisme keberangkatan sampai langsung kepada calon jemaah. Dengan begitu, mereka tidak perlu bergantung pada perantara untuk memperoleh informasi resmi.
Supardi meminta calon jemaah memastikan setiap informasi keberangkatan melalui Kantor Kemenhaj Kabupaten Pandeglang. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum jelas sumbernya.
“Kalau ada informasi terkait pemberangkatan atau hal lainnya, langsung tanyakan ke Kemenhaj,” pungkasnya.
Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd