Beranda Pemerintahan 3 Perusahaan Telur Ayam di Pandeglang Kena Dampak Pemangkasan DOC 15 Persen

3 Perusahaan Telur Ayam di Pandeglang Kena Dampak Pemangkasan DOC 15 Persen

Kabid Peternakan DPKP Kabupaten Pandeglang Bambang. (Madani Prasetia/bantennews)

PANDEGLANG – Kebijakan pemerintah memangkas produksi Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari sebesar 15 persen mulai berdampak pada usaha penetasan telur ayam di Kabupaten Pandeglang. Tiga perusahaan di wilayah tersebut harus menyesuaikan jumlah produksinya mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, Bambang, mengatakan pemerintah mengambil kebijakan itu karena pasokan DOC secara nasional melampaui kebutuhan pasar. Pemerintah ingin mengendalikan produksi agar harga ayam tetap stabil.

“Untuk ketersediaan bibit masih normal. Pembatasan itu dilakukan karena produksinya berlebihan. Ini salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga agar tidak anjlok,” kata Bambang kepada BantenNews.co.id, Senin (16/11/2026).

Bambang menjelaskan, pemerintah pusat mengarahkan kebijakan tersebut kepada perusahaan pembibitan atau Parent Stock (PS) dan perusahaan penetasan telur ayam. Pemerintah meminta setiap perusahaan memangkas produksi DOC sebesar 15 persen.

Pemerintah pusat, kata dia, menentukan besaran pemangkasan berdasarkan analisis kapasitas produksi perusahaan penetasan dan kebutuhan konsumsi daging ayam masyarakat.

Di Pandeglang, tiga perusahaan penetasan yang masuk dalam kebijakan tersebut berada di wilayah Seketi, Kecamatan Cigeulis, dan Kecamatan Mekarjaya.

“Jadi yang terdampak itu pengusaha penetasan ayam. Kalau di kita itu berada di wilayah Seketi, Cigeulis, dan Mekarjaya,” ujarnya.

Meski perusahaan harus mengurangi produksi, Bambang memastikan kebijakan tersebut belum mengganggu ketersediaan bibit ayam di Pandeglang.

Ia menegaskan, pemerintah mengutamakan stabilitas harga agar peternak tidak menanggung kerugian akibat harga jual yang jatuh di bawah biaya produksi.

“Yang kita inginkan bukan peningkatan harga, tetapi stabilitas. Jangan sampai harga jatuh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp20 ribu per kilogram, karena kalau peternak merugi, mereka bisa berhenti berproduksi,” katanya.

Baca Juga :  Hakim PTUN Serang Dihukum Nonpalu Setahun dan Kehilangan Tunjangan

Terkait pengawasan, Bambang mengakui DPKP Pandeglang memiliki kewenangan terbatas dalam menjalankan kebijakan tersebut. DPKP hanya melakukan sosialisasi, menyampaikan imbauan, dan mengawasi perusahaan agar mematuhi ketentuan pemangkasan produksi.

DPKP juga menawarkan dukungan kepada pelaku usaha melalui fasilitasi tenaga medis hewan, pelayanan vaksinasi, serta bantuan pengurusan perizinan.

“Kita sebatas memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masing-masing perusahaan serta melakukan pengawasan agar kebijakan ini dilaksanakan. Dukungan lain juga kita berikan, seperti membantu kebutuhan tenaga medis, vaksinasi, dan fasilitasi perizinan,” pungkasnya.

Penulis : Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd