SERANG– Proses pelantikan pejabat eselon II tahap kedua di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memasuki tahap penentuan. Salah satu posisi strategis yang segera diisi adalah jabatan Inspektur Banten, yang kini tengah diperebutkan tiga pejabat eselon II.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengatakan ketiga kandidat yang mengikuti seleksi saat ini merupakan pejabat yang memegang peran strategis di Pemprov. Ia menyebut seluruh tahapan seleksi telah rampung, tetapi proses pengisian jabatan masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Ada tiga nama, yaitu Asisten Daerah I, Pak Komarudin, kemudian Kepala BPKAD ibu Rina Dewiyanti, dan Kepala DP3AKKB ibu Sitti Ma’ani Nina yang saat ini juga menjabat sebagai Plt di Inspektorat,” kata Deden, Selasa (18/11/2025).
“Untuk pengisian jabatan inspektur ini harus ada rekomendasi dari Kemendagri yang didahului seleksi dari auditor pusat, baik Irjen Kemendagri maupun BPKP. Harapannya pekan ini rekomendasi itu sudah turun,” ujarnya.
Karena prosesnya melibatkan pemerintah pusat, Deden menjelaskan bahwa jabatan Inspektur akan diisi bersamaan dengan pelantikan tahap kedua.
Selain posisi tersebut, terdapat tiga jabatan lain yang juga akan terisi pada gelombang pelantikan berikutnya, yakni Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala BPSDM. Seluruh prosesnya, kata dia, telah selesai dan menunggu penetapan.
Deden menambahkan, pelantikan tahap kedua juga akan mencakup rotasi pejabat. Penataan ini berangkat dari evaluasi menyeluruh melalui sistem manajemen talenta.
“Manajemen talenta itu mengevaluasi kinerja kami semua, baik eselon II, III maupun IV,” tutur Deden.
Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menunjukkan ada tujuh pejabat eselon II yang telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun. Mereka berasal dari sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Pertanian, Disperindag, DP3AKKB, Dishub, BPKAD, Dinkes, serta RSUD Banten. Masa jabatan yang panjang itu menjadi salah satu pertimbangan perlunya penyegaran melalui rotasi, kata Deden.
Pada pelantikan sebelumnya, Pemprov Banten telah merotasi lima pejabat eselon II dan melantik 23 pejabat baru. Pola serupa diperkirakan berlangsung pada level eselon III. Sejumlah pejabat eselon III dipromosikan sehingga beberapa posisi mengalami kekosongan dan perlu segera diisi.
Salah satu posisi yang menjadi prioritas adalah Sekretariat DPRD Banten yang belum memiliki pejabat eselon III. Pengisian jabatan eselon IV juga akan dilakukan secara bertahap untuk menutup kekosongan akibat promosi.
Deden menegaskan seluruh proses rotasi dan pengisian jabatan dilakukan dengan cermat untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
“Tetap kami menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kepala BKD Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, mengatakan bahwa proses pengisian jabatan Inspektorat dan pelantikan gelombang kedua masih berlangsung.
“Masih proses ya, ditunggu saja. Masih proses,” kata Ai singkat.
Penulis: Audindra Kusuma
Editor: TB Ahmad Fauzi