KAB. SERANG – Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Serang akhirnya menunjukkan titik terang setelah dua bulan berjalan tanpa komunikasi formal.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menyatakan lembaganya telah mengesampingkan perbedaan politik pasca Pilkada demi menciptakan harmoni pembangunan daerah.
“Kami di DPRD sudah menanggalkan urusan Pilkada. Kini saatnya bersatu untuk kemajuan Kabupaten Serang,” ujar Bahrul dalam sambutannya pada forum bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Kamis (31/7/2025) kemarin.
Ulum menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, sembari menggarisbawahi bahwa fungsi pengawasan tetap dijalankan secara struktural melalui empat komisi yang ada di DPRD.
Namun, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab akhir tetap berada di pundak pimpinan dewan. “Kami ingin program DPRD dan eksekutif bisa berjalan beriringan. Bahagianya eksekutif, bahagianya legislatif, pada akhirnya kebahagiaan itu sampai juga ke masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut juga sekaligus membantah tudingan yang menyebut DPRD masih terjebak dalam rivalitas Pilkada. Menurut Ulum, seluruh elemen kini tengah berfokus pada agenda pembangunan.
“Yang penting sekarang, kita ‘smile together’. Bahagia bersama untuk Serang yang lebih baik,” tandasnya.
Pernyataan senada disampaikan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah. Dalam sambutannya, Zakiyah menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa menjalin silaturahmi secara resmi dengan DPRD setelah dua bulan menjabat.
“Di awal masa pengabdian, kami harus menyelesaikan konsolidasi internal dan eksternal, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait sinkronisasi program nasional dan daerah,” katanya.
Zakiyah menekankan bahwa amanah yang kini diemban tak bisa dijalankan sendiri. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Serang hanya bisa dicapai melalui kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi saling menghormati dan memahami peran masing-masing.
“Kami memandang DPRD bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai mitra strategis dalam menyusun solusi, merancang kebijakan, dan membangun sistem tata kelola yang lebih baik,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD untuk tidak menutup diri terhadap kritik dan pengawasan DPRD.
Kemitraan, kata Zakiyah, merupakan prinsip dasar dalam menjalankan roda pemerintahan yang demokratis.
“Bangun komunikasi yang sehat, tanggapi kritik dengan bijak, dan jangan pernah lelah untuk melakukan perbaikan,” katanya.
Zakiyah tidak menutup mata terhadap sederet persoalan struktural yang masih dihadapi Kabupaten Serang.
Lebih jauh, Zakiyah menuturkan, bahwa dari ketimpangan pembangunan wilayah, tingginya angka pengangguran, lemahnya layanan dasar, hingga tantangan digitalisasi birokrasi.
“Kabupaten Serang punya potensi besar, tapi tantangannya juga tidak kecil. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus satu langkah, satu suara, satu semangat,” serunya.
Zakiyah juga mengklaim sebagian besar dari 10 program aksi 100 hari yang ia janjikan saat kampanye telah terealisasi
dalam dua bulan awal masa jabatannya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa pencapaian tersebut belum cukup untuk menjawab seluruh harapan publik.
“Wajar kalau ada yang bilang belum berhasil. Tapi kami sedang bekerja. Dua bulan bukan tolok ukur adil dibanding belasan tahun persoalan yang menumpuk,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan klasik seperti stunting, sanitasi buruk, limbah, dan sampah yang menurutnya telah menjadi masalah bertahun-tahun.
“Kalau saya punya dompet Doraemon, saya juga ingin semua langsung beres. Tapi kenyataannya tidak semudah itu,” ujar Zakiyah.
Ia berharap para anggota DPRD yang telah memiliki pengalaman panjang bisa menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif.
“Saya tahu banyak anggota dewan yang sudah dua bahkan tiga periode, dan saya yakin kita semua paham bahwa kerja ini tidak bisa dinilai dari hasil instan,” katanya.
Sebelumnya, relasi antara DPRD dan bupati memang menjadi sorotan. Hingga akhir Juli 2025, belum ada pertemuan resmi yang mempertemukan dua lembaga tersebut sejak pelantikan bupati baru.
Situasi ini sempat menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk dari internal DPRD sendiri.
Namun, dengan berlangsungnya forum silaturahmi ini, harapan baru terkemuka, bahwa DPRD dan eksekutif tak lagi berjalan di rel yang berbeda. Kini, keduanya dihadapkan pada tanggung jawab yang sama, mencoba saling membuktikan harmoni politik dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata bagi masyarakat Kabupaten Serang.
Penulis: Rasyid
Editor: TB Ahmad Fauzi