TANGERANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten mencatat, 28,8 persen warga Kabupaten Tangerang menderita stunting. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengakui, masih banyak ditemukan anak-anak yang mengalami stunting atau masalah kurang gizi.
Ia menegaskan, masalah itu tentunya harus menjadi perhatian bersama. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, baik itu dari segi sarana maupun prasarana. Dengan begitu, upaya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
“Untuk itu pemahaman masyarakat harus diberikan penjelasan tentang gizi, bukan hanya sekedar asupan makanan yang serba instan,” kata dia dalam penandatanganan komitmen Tangerang Cegah Stunting (Tegas) dilansir dari Republika Selasa (29/1/2019).
Menurut dia, memberikan pengertian dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat turut meningkatkan pola hidup sehat masyarakat juga lebih penting. Dengan begitu, gizi kepada anak-anak lebih diperhatikan dan menjadi prioritas masyarakat.
“Sektor peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus menjadi fokus kita. Pemkab bersama masyarakat menjaga keseimbangan gizi untuk anak-anak,” ujar Zaki.
Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Desiriana Dinardianti mengatakan, angka stunting di Kabupaten Tangerang mencapai 28,8 persen. Namun, data itu masih di bawah angka stunting provinsi banten sebesar 29,6 persen.
“Tentu masih menjadi permasalahan kesehatan yang harus segera dituntaskan,” kata dia.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang jumlah warga miskin di wilayahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penambahan warga miskin meningkat sebanyak 45.610 jiwa sejak 2015.
“Angka kemiskinan di 2015 berada pada 877.795 jiwa. Namun, di 2018 meningkat menjadi 923,405 jiwa. Data itu didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi data itu akan kita perbaharui dengan dilakukan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM),” ujar Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga, Bappeda Kabupaten Tangerang Kirwan.
Ia menambahkan, jumlah desa dengan rumah tangga miskin juga ikut meningkat. Pada 2015, jumlah rumah tangga miskin hanya 229.344, tapi meningkat pada 2018 menjadi 240.606 rumah tangga.
Kirwan mencatat, sedikitnya lima desa di Kabupaten Tangerang masuk dalam zona kemiskinan. Dua dari lima desa tersebut mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah pusat.
“Ada tiga desa dalam zona kemiskinan di Kabupaten Tangerang, yakni Desa Pangarengan di Kecamatan Rajeg, Desa Pangkalan di Kecamatan Teluk Naga, Desa Kiara Payung di Kecamatan Pakuhaji. Dua desa lagi yang tengah dilakukan program pembenahan dari pusat yakni, Desa Kronjo di Kecamatan Kronjo, dan Desa Kohod di Kecamatan Pakuhaji,” kata dia.
Tiga desa tak tertangani pusat, kata Kirwan, pihaknya telah membuat program Desa Tuntas. Program itu dinilai enjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Ia mengatakan, Program Desa Tuntas akan mulai efektif pada tahun 2019 hingga 2023, untuk memprioritaskan pemberdayaan kemiskinan di lima desa, khususnya di tiga desa itu. Program itu akan dilaksanakan bersama oleh beberapa dinas. Menurut dia, Program Desa Tuntas dinilai selaras dengan program pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan. (Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
