13 Tahun Kota Serang, Dewan dan Pemkot Dinilai Kendor

SERANG – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kota Serang diwarnai aksi unjuk rasa dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Kota Serang, Senin
(10/8/2020). Dalam aksinya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan di Kota Serang. Mahasiswa menilai eksekutif dan legislatif masih kendor dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Serang.

Mahasiswa menuntut pemerintah memutus garis kemiskinan di Kota Serang, mengoptimalisasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang, recovery pasca pandemi, menyelesaikan seluruh gizi buruk dan stunting di Kota Serang, meningkatkan produktifitas legislatif, memaksimalkan pendidikan di Kota Serang dan menyelesaikan tata ruang kota yang semrawut.

Salah satu juru bicara Cipayung Plus, Arman Maulana yang juga Ketua Umum GMNI Cabang Serang, menjelaskan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Serang yang ke-13 harus jadi evalusi besar untuk Kota Serang. Banyak permasalahan yang belum selesai sampai sekarang seperti kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan di Kota Serang yakni 81.000 Kepala Keluarga (KK). “Kemiskinan menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Serang yang sampai saat ini tidak mampu diselesaikan,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma berpendapat selama pandemi Covid-19 pemerintah baik legislatif dan eksekutif Kota Serang tidak pernah mempersiapkan penanganan serius bagi masyarakat khususnya UMKM dalam melaksanakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Pemkot belum terlihat serius dalam recovery (pemulihan) pasca pandemi Covid-19,” ucap Faisal.

Samsul Bahri, Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kota Serang berharap Pemkot Serang lebih mengoptimalkan dan memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di Kota Serang agar Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Serang bisa unggul.

Di bidang kesehatan ia berharap agar angka stunting dan gizi buruk turun. “Mendorong agar pemerintah kota serang berani melakukan MoU dengan kampus-kampus yang ada di Kota Serang dalam penggunaan dana CSR dari lembaga pendidikan untuk menyediakan beasiswa bagi warga Kota Serang,” harap Samsul.

Ditambahkan Ketua Umum Sapma PP Kota Serang Tedy Supriadi menyoroti bagai mana selama 13 tahun Kota Serang masih tidak ramah akan perempuan dan anak. Padahal menurutnya sudah ada Perda no 7 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Ditambah Perwalikota no 27 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Nyatanya kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual semakin tinggi.

“Adanya 17 kasus, 6 bulan maka sudah terlihat tidak ramahnya dengan perempuan juga tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang kesadaran terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual,” tambah Tedy Supriadi. (Dhe/Red)