PANDEGLANG – Krisis pendidikan masih membayangi Kabupaten Pandeglang. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) mencatat 11.187 lulusan SD dan SMP tidak melanjutkan pendidikan. Jumlah itu menjadi bagian dari 42.415 Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tersebar di berbagai wilayah di Pandeglang.

Data Disdikpora per 5 Februari 2026 menunjukkan tingginya angka ATS masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Kepala Disdikpora Pandeglang, Sutoto, mengakui persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan. Ia mengandalkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai langkah utama untuk mengembalikan ribuan anak ke dunia pendidikan.

“PKBM menjadi solusi yang efektif di Pandeglang. Kalau satu PKBM mampu menjaring 100 murid baru dan kita punya sekitar 50 PKBM, jumlahnya sudah lebih dari cukup untuk menampung anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah,” kata Sutoto, Senin (20/7/2026).

Selain mengejar lulusan yang berhenti sekolah setelah lulus SD maupun SMP, Disdikpora juga memburu anak-anak yang putus sekolah agar kembali belajar.

“Kami juga akan mengoptimalkan penanganan anak yang drop out, apakah mereka bisa kembali ke sekolah negeri atau melanjutkan ke sekolah swasta,” ujarnya.

Menurut Sutoto, Disdikpora terus menyisir data anak yang belum kembali ke bangku sekolah agar penanganan tepat sasaran.

Ia mengungkapkan, salah satu penyumbang tingginya angka ATS di Pandeglang berasal dari anak-anak yang memilih belajar di pondok pesantren salafi tanpa mengikuti pendidikan formal.

“Masih banyak anak masuk pondok pesantren salafi. Karena itu, kami mendorong pengaturan jam mengaji dan jam belajar pendidikan formal agar keduanya bisa berjalan,” jelasnya.

Sutoto menegaskan, penyelesaian 11.187 lulusan yang tidak melanjutkan sekolah menjadi prioritas Disdikpora tahun ini.

“Sebelas ribu lebih anak ini harus segera kita tangani. Sementara anak yang belum pernah sekolah akan kami data bersama RT dan RW karena pendekatannya berbeda,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, persoalan ekonomi masih menjadi penyebab terbesar anak berhenti sekolah. Banyak keluarga tidak mampu membiayai ongkos transportasi menuju sekolah.

“Faktor ekonomi masih mendominasi. Banyak anak tidak sekolah karena tidak memiliki ongkos transportasi. Karena itu, PKBM dan pondok pesantren menjadi alternatif yang paling realistis untuk menjangkau mereka,” pungkasnya.

Penulis : Mg-Madani Prasetia
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd