JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri aktif Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kepala Negara menyambut langsung kedatangan para purnawirawan jenderal polisi tersebut dengan berjabat tangan sebelum mengarahkan rombongan menuju ruang pertemuan utama.
Hadir dalam pertemuan tersebut sepuluh tokoh yang pernah memimpin Korps Bhayangkara dari berbagai periode kepemimpinan, yakni:
- Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi
- Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo
- Jenderal Pol. (Purn.) Suroyo Bimantoro
- Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar
- Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto
- Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri
- Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo
- Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman
- Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti
- Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan militer, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Silaturahmi di Hambalang tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses informasi elektronik tanpa prosedur hukum yang sah.
Pengusutan perkara oleh Bareskrim Polri tersebut telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka.
Seiring bergulirnya proses hukum di Bareskrim dan konsolidasi kelembagaan di lingkungan eksekutif, Komisi III DPR RI dijadwalkan segera menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Legislatif berencana meminta penjelasan secara menyeluruh dan transparan mengenai penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal LIMS yang melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian.
Langkah pengawasan parlemen tersebut diharapkan dapat memperjelas duduk perkara secara teknis, memperbarui mekanisme pengawasan internal terhadap penggunaan alat penyadapan siber, serta menjamin keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terdampak.
Sumber : suara.com