SERANG – Satu tahun kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur Banten, Andra Soni – A. Dimyati Natakusumah mendapat penilaian positif. Salah satunya dari Pengamat kebijakan publik, Teguh Aris Munandar.
Aris mengatakan, ada pergeseran paradigma dalam satu tahun masa kepemimpinan Andra-Dimyati. Ia menilai, program pasangan tersebut tepat sasaran.
Aris mengungkapkan, program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di bawah komando Andra-Dimyati lebih spesifik dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
“Kami melihat ada pergeseran paradigma. Pemprov Banten tahun ini lebih fokus pada pembangunan berbasis kebutuhan, bukan sekadar pembangunan berbasis anggaran,” kata Aris, Jumat (13/2/2026).
“Contohnya adalah program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Sekolah Gratis yang mulai menunjukkan hasil pada kenaikan angka pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten,” tambahnya.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tersebut menjelaskan, sejak dilantik pada 2025 lalu, Program Bang Andra memberikan dampak di sektor yang krusial bagi masyarakat. Indikator pembangunan di Provinsi Banten menunjukkan tren positif.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sepanjang tahun 2025 mencapai 5,37 persen. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan.
“Program ini juga menjadi jalan untuk pemerataan infrastruktur di seluruh Banten. Dengan program ini, disparitas antara Banten bagian selatan dan utara semakin terkikis sehingga memiliki peluang maju bersama,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Aris program Bang Andra yang menyasar pembangunan desa mengutamakan akses penghubung untuk mendukung agrikultur.
Di Pandeglang dan Lebak, program ini efektif untuk membuka akses pasar, pertanian, termasuk pada layanan dasar masyarakat.
“Dengan jalan yang layak, hasil bumi seperti kelapa, pisang, padi, sayur-sayuran dan ikan dari Banten selatan dapat sampai ke pasar dalam kondisi segar dengan harga kompetitif, yang secara otomatis meningkatkan ekonomi desa,” katanya.
Keberhasilan lainnya adalah keberanian Andra-Dimyati dalam mengintervensi sekolah swasta. Berbeda dengan kebijakan sekolah gratis konvensional yang hanya fokus pada sekolah negeri, pasangan itu merangkul 801 SMA, SMK, dan SKh swasta dalam upaya pembangunan manusia. Program ini menjangkau sekitar 60.705 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Dampaknya adalah mengurangi beban finansial keluarga kurang mampu yang terpaksa masuk swasta karena kuota negeri yang terbatas,” kata Aris.
Tapi, ia mengingatkan agar momentum keberhasilan ini terus dijaga melalui pengawasan yang ketat dan transparan.
Keberhasilan program yang tepat sasaran di tahun pertama harus diikuti dengan keberlanjutan agar manfaatnya tidak berhenti di tengah jalan.
“Tahun pertama adalah pembuktian komitmen, tahun kedua adalah tantangan untuk menjaga konsistensi. Banten sudah berada di jalur yang benar,” katanya.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah