SERANG – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Muhammad Fahri kembali angkat bicara soal aksi unjuk rasa buruh yang menduduki kantor Gubernur Banten beberapa hari lalu.
Menurut Muhammad Fahri terjadinya aksi buruh sampai menduduki kantor Gubernur Banten adalah dampak dari arogansi Gubernur Banten Wahidin Halim. Pernyataan yang dikeluarkan Wahidin Halim menjadi pemantik eskalasi aksi buruh. Buruh merasa geram dengan ucapan Gubernur Banten yang meminta pihak perusahaan mengganti pegawai yang tidak mau menerima gaji sesuai UMP.
“Menurut saya eskalasi aksi buruh yang terjadi beberapa hari lalu adalah dampak dari ucapan Wahidin Halim itu sendiri. Wahidin Halim selaku Gubernur Banten seharusnya bisa lebih rendah hati menyikapi aksi buruh ini, seharusnya bisa duduk bersama mencari solusi dengan buruh. Bukan malah mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan buruh.” kata Fahri, Selasa (28/12/2021).
Lagi pula, lanjut dia, aspirasi buruh meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah sesuatu yang wajar karena bagian dari hak. “Saya men-support perjuangan para buruh dalam upaya menaikkan upah. Naiknya upah pekerja secara ekonomi akan menaikkan daya beli masyarakat, jika daya beli masyarakat naik maka ekonomi juga akan tumbuh. DKI Jakarta juga bisa kok menaikkan UMP 5,1 persen. Jadi saya menyarankan Pak Wahidin bisa belajar ke Pak Anies Baswedan dalam merevisi UMP,” lanjut Fahri.
Ketua Umum HMB Jakarta juga menyikapi tindakan Gubernur Banten yang menuntut buruh ke ranah hukum sebagai catatan kelam sejarah di Banten.
“Saya merasa miris. Miris sekali. Ini sejarah kepemimpinan Provinsi Banten, baru kali ini Gubernur menuntut rakyatnya sendiri sampai ke ranah hukum cuma karena persoalan buruh memperjuangkan hak-haknya. Oke bicara hukum adalah profesionalitas, tapi Pak Wahidin Halim selaku Gubernur Banten nyaris tidak ada upaya membangun komunikasi yang baik dengan buruh,” sambung Fahri.
Fahri juga mengapresasi kinerja aparat kepolisian dan Satpol PP yang sudah mengawal aksi unjuk rasa buruh dari awal sampai akhir. Menurutnya Polri dan Satpol PP sudah melakukan kinerjanya dengan baik, sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih parah.
“Justru saya mengapresiasi kinerja Polri dan Satpol PP dalam mengawal aksi unjuk rasa buruh kemarin. Dengan jumlah massa yang begitu banyak, tuntutan aksi juga tidak dipenuhi oleh Gubernur, namun tidak sampai terjadi tindakan anarkis atau chaos yang begitu parah,” kata Fahri.
Fahri meminta Kapolda Banten menjadi mediator antara buruh dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur untuk mencari solusi terbaik. Fahri juga menyarankan supaya Gubernur Banten meminta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung perasaan buruh.
“Dengan rendah hati saya meminta Kapolda Banten menjadi mediator atau pihak yang mendamaikan antara buruh dengan Pemprov Banten dalam hal ini gubernur. Saran saya Pak Wahidin Halim perlu minta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung buruh, buruh juga perlu minta maaf karena sudah menggeruduk kantor Gubernur. Saya sangat memahami posisi buruh yang sudah menyampaikan aspirasi berkali-kali tapi tuntutannya tidak dipenuhi bahkan nyaris tidak diberi ruang berdiskusi dengan Pemprov Banten,” ujar Fahri.
Fahri juga menyoroti pernyataan BEM Nusantara Provinsi Banten yang mengutuk buruh dan mendesak Kapolda Banten bertindak tegas kepada buruh.
“Pernyataan BEM Nusantara Provinsi Banten ini seperti dagelan yang sangat tidak lucu. Curiga saya sih mereka mahasiswa-mahasiswa masuk angin yang cari recehan. Kalau saya boleh cek jangan-jangan keluarga mereka juga buruh. Baru kali ini di Banten ada aliansi BEM mengutuk upaya perjuangan kesejahteraan rakyat,” pungkas Fahri. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
