SERANG – Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan pihaknya komitmen untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan anti korupsi dengan beberapa program.
Bahkan beberapa waktu lalu Pemprov Banten mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah yang mampu mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpsugah) KPK dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita seharusnya bersahabat dan berteman dengan KPK jangan malah memusuhi KPK, kita bisa belajar ke KPK bagaimana cara pencegahan, pembinaan dan merumuskan sistem yang baik yang transparan dengan begitu kehawatiran adanya korupsi akan diminimalisir, sehingga kita lebih aman dalam bekerja kalo dekat dengan KPK,” ujarnya saat Rapat Evaluasi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Jl Syekh Moh Nawawi Al Batani No 1 Sukajaya Kota Serang, Kamis (19/12/2019).
Kepala Satgas Korsupgah KPK Sugeng Basuki mengatakan, Rakor ini dilakukan untuk monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Banten.
Sementara itu Bupati Zaki mengatakan untuk Kabupaten Tangerang sendiri urutan MPC Korsupgah KPK berada di urutan ke 2 Banten dan itu akan terus ditingkatkan lagi kedepannya agar nilainya meningkat.
“Kedepan kami akan memenuhi apa yang Korsupgah KPK sarankan seperti pemantauan dan pengawalan Dana Desa agar tidak ada penyelewengan,” tukasnya melalui siaran tertulis.
Zaki menambahkan yang masih harus ditingkatkan adalah tatakelola dana desa yang masih harus di perbaiki kedepannya dan desa desa tersebut harus terus dikawal dan dipantau oleh Pemerintah ini sangat rawan dan bisa berdampak pada penilaian MCP.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
