Beranda Peristiwa Website DPRD Lebak Diretas, Muncul Pesan “Setop MBG” Ditujukan ke Presiden

Website DPRD Lebak Diretas, Muncul Pesan “Setop MBG” Ditujukan ke Presiden

Ilustrasi

LEBAK — Situs resmi DPRD Kabupaten Lebak diduga diretas oleh pihak tak dikenal. Dalam tampilan halaman website tersebut, muncul pesan bernada kritik terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Halaman website menampilkan tulisan mencolok bertajuk “Suara Rakyat: Aspirasi Terbuka Mengenai Kebijakan Nasional”. Dalam isi pesan tersebut, peretas mengaku sebagai bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan meminta pemerintah untuk menghentikan program MBG.

Pesan tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dengan narasi yang menyatakan bahwa program MBG dinilai memiliki potensi dampak negatif dalam jangka panjang. Di antaranya disebutkan risiko beban fiskal negara, potensi inflasi, serta ketidaktepatan sasaran dalam implementasi program di lapangan.

Dalam poin-poin yang ditampilkan, peretas menyoroti bahwa anggaran besar untuk program MBG berisiko membebani APBN dan meningkatkan utang negara. Selain itu, pendanaan program disebut berpotensi memicu kenaikan pajak maupun harga kebutuhan pokok.

Tak hanya itu, mereka juga menilai kompleksitas distribusi program di lapangan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan serta tidak sepenuhnya menyentuh akar permasalahan kemiskinan.

Pada bagian akhir pesan, peretas menegaskan tuntutan agar program MBG dihentikan dan digantikan dengan kebijakan yang dinilai lebih berkelanjutan, seperti penguatan lapangan kerja dan stabilitas harga pangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Lebak terkait insiden peretasan tersebut, termasuk langkah penanganan yang telah dilakukan. Status keamanan website juga belum diketahui apakah telah dipulihkan sepenuhnya atau masih dalam proses perbaikan.

Kasus ini menambah daftar panjang insiden peretasan terhadap situs lembaga pemerintahan, yang tidak hanya mengganggu layanan publik tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan tertentu kepada masyarakat luas.

Baca Juga :  Penyeberang Mengaku 'Dihantui' Calo di Pelabuhan Merak, GM ASDP : Akan Kita Investigasi !

Tim Redaksi