TANGSEL — Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek mulai memicu keresahan di kalangan komuter harian Tangerang Selatan (Tangsel). Hal itu membuat banyak warga khawatir biaya hidup bulanan akan melonjak.

Berdasarkan informasi, rencana perubahan tarif dari skema flat Rp3.500 menjadi tarif berbasis jarak atau kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per perjalanan.

Bagi ribuan pekerja yang setiap hari bolak-balik Tangsel–Jakarta, kenaikan tarif ini bukan sekadar angka. Kebijakan tersebut berpotensi langsung menggerus pengeluaran rumah tangga.

Zakaria (32), karyawan swasta asal Pamulang, Tangsel, yang rutin bekerja ke kawasan Senayan, menilai kenaikan tarif hingga tiga kali lipat akan sangat terasa.

“Kalau sampai Rp10.000–Rp15.000, pasti berat. Pengeluaran transportasi bisa naik ratusan ribu per bulan,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Meski mengeluh, Zakaria mengaku kemungkinan besar tetap memakai Transjabodetabek karena transportasi ini masih lebih praktis dibanding membawa kendaraan pribadi ke Jakarta.

Namun, ia meminta pemerintah menjaga tarif tetap terjangkau, terutama bagi pekerja yang mengandalkan transportasi publik setiap hari.

Kekhawatiran serupa datang dari Siti Badriah (31). Menurutnya, kenaikan tarif masih bisa diterima jika operator juga meningkatkan kualitas layanan.

“Kalau naik ya harus seimbang. Armada harus lebih nyaman dan waktu tempuh juga harus jelas,” katanya.

Sementara itu, Rahmat Darmono (45) menilai, pemerintah harus lebih hati-hati sebelum mengambil keputusan. Ia menegaskan biaya transportasi menjadi komponen pengeluaran rutin yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga.

“Kalau terlalu mahal, masyarakat bisa beralih ke moda lain,” ujarnya.

Wacana kenaikan tarif ini juga memunculkan polemik soal subsidi transportasi lintas wilayah. Perdebatan mengarah pada pertanyaan besar apakah beban subsidi hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau daerah penyangga seperti Banten juga harus ikut menanggung?

Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah, sebelumnya meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, banyak pengguna Transjabodetabek berasal dari Banten dan bekerja di Jakarta.

Di sisi lain, catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan beban subsidi transportasi publik pada 2026 mencapai triliunan rupiah, termasuk ratusan miliar untuk layanan Transjabodetabek.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai wacana kenaikan tarif masih berada di tahap pembahasan. Ia menyebut tekanan fiskal daerah menjadi faktor utama.

“Ini masih wacana. Ada pertimbangan fiskal dan tekanan anggaran,” kata Agus.

Menurut Agus, selama ini DKI Jakarta menanggung sebagian besar beban subsidi, sementara daerah penyangga menikmati manfaat layanan tanpa kontribusi signifikan.

“Beban Transjabodetabek ada di DKI. Daerah penyangga belum ikut menanggung secara substansial,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, kenaikan tarif hampir pasti memicu penolakan publik. Namun kondisi fiskal saat ini membuat pemerintah harus menghitung ulang skema subsidi.

Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DK Jakarta belum menetapkan tarif baru. Pemerintah masih mengkaji sejumlah faktor, mulai dari kemampuan fiskal, kualitas layanan, daya beli masyarakat, hingga biaya operasional.

Untuk sementara, tarif Transjabodetabek Rp3.500 masih berlaku.

Di tengah pembahasan itu, warga Tangsel kini menunggu kepastian sambil dihantui kekhawatiran jika tarif naik, pola mobilitas harian mereka juga ikut berubah.

Penulis : Ahmad Rizki
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd