SERANG — Warga Pulau Tunda, Kabupaten Serang, kembali mengeluhkan kondisi listrik yang tidak stabil akibat rusaknya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyebut PT PLN akan membangun PLTS baru pada tahun ini untuk mengatasi persoalan listrik yang sudah lama dikeluhkan warga.
Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy mengatakan, PT PLN merencanakan pembangunan PLTS baru pada triwulan ketiga atau keempat tahun 2026.
“PLN akan membangun PLTS baru pada tahap kedua tahun ini, kemungkinan triwulan ketiga atau keempat,” kata Ari di Gedung Negara Banten, Senin (18/5/2026).
PLTS tersebut nantinya memiliki kapasitas 150 kWp dan PLN akan langsung mengelolanya.
Sambil menunggu pembangunan selesai, pemerintah berupaya membantu kebutuhan solar untuk operasional genset warga Pulau Tunda.
Ari menjelaskan, warga membutuhkan sekitar 300 liter solar per hari untuk menjaga pasokan listrik dari pembangkit diesel tetap menyala.
Namun, penggunaan solar untuk penerangan umum masih terkendala aturan karena pemerintah memprioritaskan distribusi solar subsidi untuk sektor perikanan, transportasi, pertanian, UMKM, dan layanan sosial.
Karena itu, Pemprov Banten dan Pemkab Serang mengajukan diskresi kepada BPH Migas agar warga Pulau Tunda tetap bisa memperoleh solar.
“Warga meminta diskresi penggunaan solar untuk penerangan. Ibu Bupati melalui Pak Sekda sudah berkomunikasi dengan BPH Migas dan sekarang kami kawal prosesnya,” ujar Ari.
Sebelumnya, warga Pulau Tunda mendesak pemerintah segera memperbaiki fasilitas tenaga surya yang sudah lama rusak agar listrik kembali menyala selama 24 jam.
Warga Pulau Tunda, Mamat (43), mengatakan panel tenaga surya sebenarnya masih layak digunakan. Namun, kerusakan baterai dan instalasi membuat sistem tidak bisa beroperasi.
“Panel suryanya masih bagus, tapi baterai dan instalasinya rusak. Kalau diperbaiki, listrik bisa normal lagi,” katanya.
Saat ini warga hanya mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbahan bakar solar. Ketergantungan itu membuat listrik sering padam karena stok solar terbatas dan mesin kerap bermasalah.
“Kalau listrik mati, tower ikut mati. Warga jadi susah sinyal dan internet,” ujarnya.
Biasanya listrik menyala dari pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB. Namun belakangan jadwal penerangan berubah karena mesin sering mengalami gangguan.
“Kadang jam 11 malam sudah mati. Pernah juga habis magrib nyala sebentar lalu mati lagi karena mesin trouble,” ucap Mamat.
Meski kondisi listrik belum stabil, warga tetap membayar iuran harian antara Rp5.500 hingga Rp15 ribu sesuai penggunaan listrik di rumah masing-masing.
Menurut Mamat, Pulau Tunda sebenarnya memiliki dua fasilitas tenaga surya yang bisa kembali dimanfaatkan jika pemerintah memperbaiki baterai dan instalasinya.
Ia juga menyoroti minimnya tenaga teknis yang memahami sistem kelistrikan di pulau tersebut. Akibatnya, kerusakan kecil sering berkembang menjadi gangguan besar.
“Pengurus cuma tahu menyalakan dan mematikan mesin. Kalau ada kerusakan kecil, akhirnya merembet karena tidak ada teknisi yang benar-benar paham,” katanya.
Penulis : Audindra Kusuma
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd