KAB. SERANG – Gelombang protes terhadap maraknya truk over dimension over loading (ODOL) di wilayah Kramatwatu, Bojonegara hingga Pulau Ampel, Kabupaten Serang, terus bergulir.
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Bojonegara kembali menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (22/10/2025).
Dalam aksinya, warga menuntut pemerintah segera menertibkan lalu lintas kendaraan berat yang dinilai menimbulkan kemacetan dan kerusakan jalan disepanjang jalan Bojonegara – Pulo Ampel.
Salah satu perwakilan massa aksi, Henry mengatakan, protes ini lahir dari keresahan masyarakat atas dampak nyata yang ditimbulkan aktivitas truk ODOL di jalur tersebut.
“Kemacetan di Bojonegara sudah parah. Ini bukan sekadar keluhan, tapi fakta yang kami rasakan setiap hari. Selain mengganggu aktivitas warga, kendaraan besar juga mempercepat kerusakan jalan,” kata Henry.
Henry menilai, kemacetan semakin parah sejak adanya penutupan tambang di wilayah Jawa Barat. Kata Dia, aktivitas pengambilan material, kini banyak beralih ke wilayah Banten, khususnya Bojonegara, Kabupaten Serang.
“Setelah tambang di Jawa Barat ditutup, truk-truk pengangkut material semua larinya ke Banten. Jadi kami yang di Bojonegara yang menanggung dampaknya,” katanya.
Selain soal kemacetan, warga juga menyoroti kebijakan pembatasan truk over kapasitas yang hanya diberlakukan di jalur Tol Cilegon Timur.
Menurutnya, kebijakan tersebut membuat banyak sopir memilih jalur alternatif di jalan umum untuk menghindari biaya tol yang dinilai memberatkan para sopir.
“Truk ODOL sebenarnya bisa lewat tol, tapi biaya tolnya bisa dua sampai tiga kali lipat dari tarif normal. Akhirnya sopir memilih lewat jalan pinggir. Itu yang bikin macet makin parah,” ucapnya.
Lebih jauh Henry menegaskan, aksi ini bukan hanya untuk kepentingan warga, tetapi juga memperjuangkan nasib para sopir yang ikut terdampak dalam maraknya gelombang aksi protes warga ini.
“Kami dan para sopir sama-sama merasakan beban akibat kebijakan ini. Kami hanya ingin solusi yang adil, bukan pembiaran,” tegasnya.
Untuk itu, massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera merespons tuntutan warga sebelum muncul dampak sosial yang lebih besar.
“Respon pemerintah sejauh ini cuma ‘tunggu’. Kami khawatir kalau dibiarkan, nanti ada korban dulu baru ditindak. Kami minta pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti tuntutan masyarakat,” tandasnya.
Penulis : Rasyid
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd