SERANG – Masyarakat adat Baduy telah menggelar riungan besar untuk mencari solusi atas terbitnya surat kepada Presiden Jokowi yang meminta Baduy dihapus dari destinasi wisata nasional. Ada beberapa hal yang menjadi keputusan pertemuan yang dihadiri dari kalangan adat tersebut.
Pertama, Lembaga Adat Baduy membantah klaim Heru Nugroho cs yang mengaku mendapat mandat dari Lembaga Adat Baduy.
Kedua membantah bahwa Baduy tertutup dari tamu yang hendak bersilaturahmi. Ketiga, Lembaga Adat Baduy memohon kepada Pemerintah Pusat dan Daerah agar menghapus istilah Wisata Baduy, Destinasi Wisata Baduy dan sejenisnya, dan menggantinya dengan istilah Saba Budaya Baduy, baik berupa petunjuk jalan, bilboard maupun maupun nomenklatur yg ada di Departemen atau Dinas maupun yang masih menggunakan istilah Wisata Baduy.
Ketiga, Lembaga Adat Baduy meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, media massa, pengguna medsos agar mulai saat ini merubah istilah Wisata Baduy menjadi Saba Budaya Baduy.
Salah satu pendamping masyarakat adat Baduy, Uday Suhada menyatakan, permintaan masyarakat adat Baduy tersebut sesuai dengan Perdes No.1 tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Kanekes (Baduy).
“Kebetulan waktu menyusun draft Perdes tersebut, saya terlibat dan diberi kepercayaan oleh lembaga adat. Mengapa harus SABA, bukan WISATA. Karena makna Wisata itu konotasinya negatif, menjadikan Baduy sebagai tontonan. Sedangkan makna SABA, yaitu bersilaturahmi, saling menghormati adat istiadat masing-masing. Lebih dari itu Saba bermakna saling melindungi, saling menjaga,” kata Uday, Sabtu (11/7/2020).
Oleh karena itu, ia menambahkan jika para pihak memang memiliki komitmen yang sama untuk menjaga komunitas adat Baduy, mulai saat ini cara pandang harus diubah, menjadi Silaturahmi Budaya, atau Saba Budaya Baduy. “Sebelum ke Baduy, sebaiknya baca dulu Perdes Saba Budaya Baduy,” tandasnya. (You/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
