SERANG – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten belum bisa menyikapi permintaan masyarakat adat Baduy yang menginginkan pencabutan wilayah Suku Baduy dari destinasi wisata unggulan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Provinsi Banten, Tabrani mengaku hingga kini pihaknya belum menerima surat apapun terkait persoalan pencabutan Baduy sebagai destinasi wisata.
“Sampai dengan kemarin saya belum menerima surat apapun terkait pesoalan Baduy. Jadi saya belum bisa kasih pernyataan apapun,” kata Tabrani, saat dihubungi, Rabu (8/7/2020).
Meski begitu, Tabrani menyatakan pihaknya akan meminta keterangan kepada Dispar Kabupaten Lebak. “Tinggal saya cari tahu, paling tidak lewat kepala Dispar Kabupaten Lebak,” katanya.
Sebelumnya, masyarakat adat Baduy di Kecamatan Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten melayangkan surat kepada Presiden Jokowi meminta agar Baduy dicoret dari salah satu destinasi wisata nasional. Salah satu pertimbangan mendesak yakni dampak negatif modernisasi dan kunjungan wisatawan ke wilayah adat yang terkenal menjaga etika alam dengan ketat tersebut.
Dalam surat tertanggal 6 Juli 2020 tersebut masyarakat adat Baduy menyampaikan beberapa alasan permintaan mereka tidak lagi menjadi destinasi wisata.
Dalam surat itu disebutkan, perkembangan modernisasi yang semakin pesat dan beragam menjadi sebuah tantangan yang makin lama terasa semakin berat bagi para tokoh adat dalam rangka menanamkan pemahaman konsistensi menjalani proses kehidupan sosial-kultural kepada generasi saat ini. Tetua adat khawatir akan runtuhnya tatanan nilai adat pada generasi berikutnya.
(Mir/Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
