SERANG – Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin mengatakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 bertajuk “Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN di Era Adaptasi Kerja Baru”, pihaknya menekankan bahwa reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif.
Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.
“Saya menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset. Hal ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” kata Wapres dikutip dari media sosial resminya, Minggu (20/12/2020).
Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Dalam kesempatan ini, saya juga memaparkan bahwa komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun guna mendukung program tersebut,” katanya.
Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia.
(Red)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
