SERANG – Walikota Serang, Budi Rustandi menegaskan akan memberikan sanksi kepada Lurah yang nalas hadir dalam rapat paripurna DPRD. Salah satunya dengan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Hal itu disampaikan Budi pada rapat paripurna persetujuan Raperda di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (3/7/2025).
“Para Lurah yang hadir ada berapa? Pak Karsono, lihat absensi. Kalau tidak hadir, potong TPP-nya,” tegas Budi dengan nada geram kepada Kepala BKPSDM Kota Serang, Karsono.
Menurut Budi, kehadiran para Lurah di rapat paripurna penting agar mereka memahami kebijakan yang dirumuskan bersama DPRD dan bisa menyosialisasikannya ke masyarakat.
“Kalau mereka nggak hadir, bagaimana mau tahu soal perubahan kebijakan atau pajak? Tugas mereka menyampaikan ke warga. Kalau malas, potong saja TPP-nya,” tegasnya.
Budi mengaku kecewa karena dari 67 Lurah yang ada, hanya 40 yang hadir dalam rapat tersebut. Bahkan, pada rapat sebelumnya, hanya 25 Lurah yang hadir.
“Makanya aku agak bad mood hari ini,” ujarnya dengan nada kesal.
Budi menambahkan, ancaman ini tak hanya berlaku bagi Lurah, tetapi juga Camat yang dinilai punya tanggung jawab serupa sebagai kepala wilayah.
“Ini juga berlaku untuk camat. Mereka harus tahu dan paham apa yang dilakukan eksekutif dan legislatif. Kalau kepala OPD mah semuanya hadir,” katanya.
Pihaknya telah meminta BKPSDM untuk segera mengkaji teknis pemotongan TPP tersebut dan memastikan pelaksanaannya.
“Pokoknya yang tidak hadir, malas, dan tidak patuh terhadap instruksi Walikota, siap-siap dipotong TPP-nya,” tegasnya.
Penulis : Ade Faturohman
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd
