Beranda Pemerintahan Walikota Semprot OPD Cilegon, Diminta Stop Alasan, Proyek 2027 Harus Siap dari...

Walikota Semprot OPD Cilegon, Diminta Stop Alasan, Proyek 2027 Harus Siap dari Sekarang

Rapat Dinas Pemerintah Kota Cilegon di Aula Setda II Cilegon, Kamis (7/5/2026).

CILEGON – Wali Kota Cilegon Robinsar menegur organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai masih lamban dalam menyiapkan dokumen perencanaan program pembangunan. Ia menekankan seluruh proyek prioritas tahun 2027 harus sudah tuntas dari sisi perencanaan pada tahun ini agar tidak kembali menghambat realisasi pembangunan.

Peringatan itu disampaikan Robinsar saat memimpin Rapat Dinas Pemerintah Kota Cilegon di Aula Setda II Cilegon, Kamis (7/5/2026).

Menurut Robinsar, pola lama yang masih menyusun perencanaan ketika tahun anggaran sudah berjalan menjadi salah satu penyebab program pemerintah sering terlambat dieksekusi dan tidak berjalan efektif.

“Jangan sampai kita rencana bangun tahun depan, tapi awal tahun masih mengurus perencanaan. Itu bisa membuat program kita tidak efektif nantinya,” kata Robinsar.

Ia bahkan mencontohkan rencana pembangunan ratusan tiang fasilitas jalan oleh Dinas Perhubungan yang harus sudah memiliki perhitungan dan dokumen teknis lengkap sejak tahun ini.

“Kalau Dishub tahun depan mau bangun 380 tiang di jalan nasional, maka tahun ini semua perencanaannya harus selesai. Jadi tahun depan tinggal eksekusi saja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus mengindikasikan masih adanya persoalan klasik dalam tata kelola proyek pemerintah daerah, yakni lambannya proses administrasi dan kesiapan teknis yang berdampak pada rendahnya percepatan pembangunan di lapangan.

Selain menyoroti perencanaan proyek, Pemkot Cilegon juga mengevaluasi realisasi belanja dan pendapatan daerah Triwulan I tahun anggaran 2026. Robinsar meminta seluruh OPD terbuka menyampaikan kendala agar penyerapan anggaran tidak terus menjadi persoalan rutin setiap tahun.

“Kita update terus apa yang menjadi kesulitan dan kendala supaya bisa dibantu tindak lanjutnya agar serapan dan pendapatan bisa maksimal,” katanya.

Robinsar juga menanggapi sorotan terhadap rendahnya persentase penyerapan di sejumlah OPD. Menurutnya, penilaian tidak bisa hanya melihat persentase karena OPD dengan anggaran jumbo memiliki karakteristik berbeda dibanding OPD dengan anggaran kecil.

Baca Juga :  Soal Debu Batching Plant di Tangsel, Lurah Akan Datangi PT. Adhimix

“Karena anggarannya besar, ketika serapannya sedikit secara persentase terlihat rendah, padahal nilai anggarannya cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Heni Anita Susila mengungkapkan anggaran Dindikbud tahun 2026 mencapai Rp491,6 miliar atau turun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp526,5 miliar.

Meski anggaran mengalami penurunan, Dindikbud mengklaim realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 97,64 persen atau sekitar Rp514 miliar.

Saat ini, Dindikbud tengah mempersiapkan lelang pembangunan ruang kelas baru di SD Gerem 1, SD Bujang Gadung, SMP Negeri 12, dan SMP Negeri 14. Selain itu, terdapat program revitalisasi sekolah, pengadaan mebel, laptop, komputer, hingga agenda kebudayaan Golok Day yang masuk kalender Kharisma Event Nusantara.

Penulis: Usman Temposo

Editor: Wahyudin