 di SDIT Al-Izzah Kota Serang.){kind=link}
SERANG – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDIT Al-Izzah Kota Serang terus menuai sorotan. Sejumlah wali murid menolak keras rencana pembangunan dapur MBG di lingkungan sekolah tersebut.
Penolakan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar di Aula Setda Pemkot Serang, Senin (29/9/2025).
Android BantenNews.co.id
Download di Playstore. Baca berita tanpa iklan, lebih cepat dan nyaman lewat aplikasi Android.
Para wali murid menegaskan, mereka bukan menolak program MBG, tetapi menolak keberadaan dapurnya di dalam area sekolah.
“Kami wali murid tidak menolak program MBG, tapi tempatnya jangan di area yayasan. Silakan dilakukan di luar sekolah,” tegas Baim, salah satu wali murid SDIT Al-Izzah.
Baim menilai, orang tua sudah membayar SPP dan biaya masuk cukup besar.
“Kami sudah membayar SPP dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke sekolah?,” katanya.
Menurutnya, kekhawatiran utama orang tua adalah masalah keselamatan dan kenyamanan anak.
“Risikonya, anak-anak harus keluar area sekolah karena kantin dan fasilitas makin sempit. Lalu lalang kendaraan bisa menambah risiko kecelakaan. Selain itu ada potensi masalah sampah dan keamanan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab?,” ujarnya.
Baim juga menyebutkan, meski sempat ada tawaran potongan SPP sekitar Rp150 ribu per bulan atau Rp7.100 per porsi, hal itu bukan solusi.
“Tetap saja kami menolak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Izzah, Muhamad Arifin menegaskan pihaknya hanya melaksanakan kebijakan sesuai arahan dewan pembina yayasan dan pemerintah pusat.
Menurutnya, dapur MBG di SDIT Al-Izzah sudah melalui verifikasi standar dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dapur ini sudah siap secara administrasi dan fisik, tapi pelaksanaan program masih menunggu instruksi dari pusat. Kami hanya pelaksana teknis yang mengawal kebijakan dari pemerintah,” jelas Arifin.
Terkait adanya penolakan, Arifin menyebut hal itu wajar. Namun, ia menekankan bahwa mayoritas wali murid sebenarnya mendukung program MBG.
“Berdasarkan polling internal, 72 persen wali murid setuju MBG berjalan, sementara yang menolak sekitar 25 persen. Tapi memang, dalam audiensi kali ini, yang hadir lebih banyak pihak yang kontra,” ujarnya.
Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut, karena hasil audiensi belum menghasilkan keputusan final.
Wali murid tetap tegas menolak dapur MBG berada di dalam sekolah, sementara pihak yayasan berkomitmen mengikuti arahan pemerintah pusat.
Penulis : Ade Faturohman
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd