 1 Kota Cilegon mengeluhkan besarnya biaya iuran Sumbangan Dana Pendidikan (SDP).){kind=link}
CILEGON – Seorang wali siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Cilegon mengeluhkan besarnya biaya iuran Sumbangan Dana Pendidikan (SDP). Diketahui, nominal SDP sebesar Rp1,5 juta per tahun itu dinilai memberatkan para orang tua.
“MAN 1 Cilegon narik iuran gila-gilaan. Setahun mencapai Rp1,5 juta sama saja SPP Rp150 ribu/bulan. Ngomongnya sekolah gratis,” kata salah seorang wali siswa yang tak ingin disebutkan namanya melalui pesan singkat, Senin (15/9/2025).
BantenNews.co.id
Baca berita tanpa iklan, lebih cepat & nyaman lewat aplikasi Android.
Ia mengungkapkan, iuran itu sebenarnya pernah dibahas dalam rapat bersama Komite Sekolah. Namun, menurutnya pada rapat itu mayoritas wali murid tidak menyepakati karena dinilai nominal iurannya terlalu tinggi sehingga memberatkan mereka.
Masalah iuran tersebut, diakui olehnya membuat para wali siswa MAN 1 Kota Cilegon resah dan bingung.
“Sebenarnya waktu rapat wali siswa dan Komite tidak disepakati oleh wali siswa karena kemahalan dan kami mayoritas petani dan pekerja informal. Tapi hari berikutnya ada tagihan melalui Smart BRILink. Tahun lalu kalau nggak dibayar tidak dapat kartu ujian. Padahal bulan Juli lalu sudah,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kesiswaan (Wakasek) MAN 1 Kota Cilegon Ahmad Murod menjelaskan, iuran SDP itu merupakan akibat dari adanya biaya pendidikan yang tak bisa didanai seluruhnya oleh negara. Soal iuran itu juga sebenarnya telah didiskusikan antara Komite Sekolah dengan para orang tua wali.
“Kita kan di bawah Kementerian Agama, tidak ada otonomi daerah, artinya pemerintah pusat yang membiayai pembelajaran di madrasah. Contoh lomba-lomba itu ada pendaftaran biayanya dari negara, tapi untuk pelaksanaan, bimbingannya itu tidak ada,” ujarnya.
“Jadi, keputusan Komite itu setelah musyawarah dengan orang tua. Madrasah tidak mematok harga, tapi hanya membuat program dan diserahkan ke Komite dan besarannya ditentukan bersama orang tua,” sambung Ahmad.
Ia menyampaikan, apabila wali siswa keberatan dapat menyangkal saat rapat dengan Komite Sekolah soal program yang telah dibuat oleh pihak sekolah.
“Misal gak setuju dengan itu, program mana yang akan dihapus tidak dilaksanakan itu kan otomatis mengurangi biaya orang tua yang tidak di-cover oleh negara,” ucapnya.
Meski begitu, Ahmad mengaku pihaknya terbuka terhadap keluhan para orang tua wali terkait masalah tersebut dengan membuka ruang dialog antara Komite Sekolah dengan wali siswa.
“Tidak menutup kemungkinan kalau orang tua tidak setuju dengan hal itu bisa dirundingkan kembali. Sebenarnya rapat itu kan sudah setengah hari,” tutupnya.
Penulis: Maulana
Editor: Tb Moch. Ibnu Rushd