TANGERANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama DPRD Kota Tangerang mulai menyesuaikan postur APBD dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Namun, di tengah penyesuaian anggaran tersebut, Pemkot Tangerang masih menghitung kemampuan APBD untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan, Pemkot Tangerang terus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama program pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan gizi anak, dan pemerataan pendidikan.
“Ya tentunya kita terus berusaha untuk menyelaraskan program Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk bisa langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sachrudin usai rapat paripurna DPRD Kota Tangerang, Jumat (14/8/2026).
Menurut Sachrudin, Pemkot Tangerang akan memperkuat program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan akses pendidikan.
“Intinya tidak boleh ada masyarakat yang tidak makan, kemudian juga tidak boleh ada anak yang tidak sekolah,” katanya.
Namun, persoalan anggaran gaji PPPK masih menunggu kepastian. Pemerintah pusat menyiapkan bantuan Rp20 triliun untuk 490 daerah, salah satunya untuk mendukung penggajian PPPK. Sachrudin mengaku belum mengetahui besaran alokasi yang akan masuk ke Kota Tangerang.
“Kita tetap selaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Untuk PPPK sendiri memang kita juga terus komunikasi ke Kementerian Keuangan langsung dan ke Kementerian Dalam Negeri, dan nantinya kita akan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Meski belum mengetahui angka bantuan dari pemerintah pusat, Sachrudin memastikan kondisi fiskal Kota Tangerang tetap terkendali.
“Insya Allah aman,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana meminta Pemkot Tangerang menjaga kemandirian fiskal dan mengarahkan APBD untuk kebutuhan masyarakat.
Menurut Andri, momentum HUT ke-81 RI harus mendorong daerah mengelola anggaran secara lebih mandiri dan tepat sasaran.
“Yang pasti akhirnya semangat berdaulat, adil, dan makmur itu bagaimana caranya agar APBD Kota Tangerang ini memang bisa berdaulat. Kita bisa mengurus APBD kita untuk kebaikan masyarakat Kota Tangerang,” kata Andri.
Ia menegaskan, pemerintah tidak harus membagi anggaran secara merata, tetapi harus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.
“Konsep adil akhirnya tidak harus merata, tapi agar disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Andri juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat jaring pengaman sosial dan memastikan program APBD benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah merapikan berbagai regulasi yang dinilai menghambat percepatan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Yang paling penting yang kita harus soroti adalah ada upaya untuk sama-sama merapikan regulasi-regulasi yang ternyata selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan percepatan pertumbuhan pembangunan di daerah,” pungkasnya.
Penulis : Mg-Dwi Muksin Yulianto
Editor : Tb Moch. Ibnu Rushd