CILEGON – Fenomena banjir di Cilegon yang akhir-akhir ini seolah menjadi langganan saat hujan deras mengguyur mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon diminta terbuka terhadap akar permasalahan banjir yang saat ini sering melanda permukiman warga.

Staff Program Walhi Jakarta, Nur Cholis Hasan mengatakan seharusnya Pemkot Cilegon tak hanya menghadirkan solusi-solusi teknis yang justru berpotensi menjadi masalah baru di kemudian hari. Mengkaji ulang rencana tata ruang wilayah (RTRW) secara transparan diharapkan dapat dilakukan.

“Jika berniat mencari solusi banjir Cilegon ini harus cari akar masalahnya, bukan teknisnya dulu. Pemerintah buat tandon, tanggul sekarang jebol dan banjir lebih meluas. Sebetulnya, kita mau meminimalisir atau menambah risiko? Jadi, kaji ulang rencana tata ruang wilayah kalau punya niat baik untuk masyarakat Cilegon,” katanya kepada BantenNews.co.id, Rabu (14/1/2026).

Selama ini, ia juga mengamati Pemkot Cilegon selalu mengeluarkan narasi bahwa banjir sering diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi, air rob dan lainnya. Padahal, menurutnya banjir di Cilegon terjadi lantaran daya tampung lingkungan hidup telah krisis, sehingga tanah sudah tidak mampu menyerap air.

“Kasian alam ini. Sudah dirusak, disalahkan pula. Di hulu tutupan hutan dibuka untuk tambang, di hilirnya betonisasi dan reklamasi yang lebih tinggi. Dari sini penting kita lihat RTRW Cilegon. Pemerintah sudah benar belum dalam perencanaan pola dan tata ruangnya?” sindirnya.

Cholis menduga, ketidakteraturannya RTRW di Cilegon ini merupakan upaya kesengajaan oleh pemerintah demi memuluskan rencana yang lebih besar dan diproyeksikan untuk keuntungan.

“Dalam RTRW sebagian wilayah Ciwandan yang saat ini merupakan permukiman sudah ditetapkan untuk proyeksi kawasan industri, seperti wilayah Tegalratu, Kepuh dan Gunung sugih. Apakah kerusakan di hulu dan hilir ini menjadi bagian dari proses akselerasi ekspansi industrialisasi di Cilegon?,” ujarnya.

Oleh karena itu, Cholis kembali menegaskan Pemkot Cilegon harus segera mengkaji ulang RTRW secara adil dan transparan, jika memang benar-benar ingin menuntaskan persoalan banjir dan menghindari potensi bencana lainnya, seperti likuefaksi, tsunami, dan kegagalan teknologi.

Ia juga mengaku selalu mengupayakan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana, namun selalu dianggap sebagai pengganggu investasi atau anti pembangunan.

“Jika memang investasi itu baik saya rasa dampaknya akan baik juga. Ibarat segelas air putih itu baik kita minum, tapi jika kita minum satu galon dalam satu waktu, kan ga baik juga jadinya. Jadi intinya, banjir ini seperti kerusakan struktural,” tutup Cholis.

Penulis: Maulana
Editor : TB Ahmad Fauzi