CILEGON – Wakil Ketua II DPRD Cilegon, Masduki menyebut upaya permintaan persetujuan pada parlemen oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terhadap rencana pinjaman untuk pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara (JLU) yang tak masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pengkerdilan lembaga legislatif.

Diketahui, Pemkot Cilegon berencana melakukan peminjaman sekira Rp200 miliar dari dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk pembangunan fisik JLU Cilegon.

Baca : Bahas Rencana Ngutang, Pemkot-DPRD Cilegon Gelar Rapat Tertutup

Untuk melancarkan rencana tersebut, Pemkot Cilegon sampai mengundang Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia untuk rapat bersama dengan DPRD Cilegon membahas rencana pinjaman tersebut.

“Ini jangan menganggap bahwa DPRD itu tidak menguasai ilmu tentang tahapan penetapan anggaran. Tahapan penetapan APBD itu kan dimulai dari Musrenbangkel, Musrenbang Kecamatan, kota, masuk ke RKPD, masuk KUA PPAS. Kita bukan orang baru. Jangan anggap kami tolol,” cetus Masduki usai rapat, Kamis (18/9/2025) kemarin.

Masduki menegaskan, pada prinsipnya legislatif akan selalu mendukung terhadap segala rencana pembangunan Pemkot Cilegon untuk masyarakat, selama prosedurnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca : Pemkot Cilegon Menjawab Rencana Pinjaman Untuk Bangun JLU

Menurutnya, apabila rencana pinjaman pembiayaan daerah untuk pembangunan fisik JLU Cilegon yang notabene tak masuk dalam dokumen RKPD itu disetujui memiliki konsekuensi hukum.

“Kalau masuk dalam RKPD pasti kita dorong. Ini tidak masuk dalam RKPD, (tapi mau) masuk dalam rencana KUA PPAS. Kan ini mau mengelabui kita. Kalau kejadian kemarin kita tetapkan, apa gak ada konsekuensi hukum? Jelas ada konsekuensi hukumnya, pidana jelas. Inilah supaya masyarakat tahu bahwa konteks penetapan APBD itu tahapannya sudah jelas dan eksekutif meloncat ini,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Lantaran peristiwa ini dinilai cukup memalukan, Masduki mendorong agar pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Cilegon untuk dievaluasi total.

“Jadi ini mau menjebak sebetulnya atau misal kesengajaan atau supaya memang asal bapak senang. Makanya momentum hari ini saya mendorong Walikota evaluasi total Bappeda itu karena tidak becus dalam proses pembuatan tahapan penganggaran, sehingga otomatis Walikota hari ini dipermalukan oleh anak buahnya sendiri,” tutupnya.

Penulis: Maulana
Editor : TB Ahmad Fauzi