SERANG – Wakil Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim memastikan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,1 triliun yang masuk dalam APBD 2021 tanpa bunga.
Diketahui, pada perkembangannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179 Tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 105 Tahun 2020 tentang pengelolaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sendiri telah mengajukan pinjaman kepada BUMN milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu sebesar Rp4,9 triliun, dimana alokasi pinjaman pertama Rp800 miliar lebih masuk dalam APBD Perubahan 2020. Sedangkan pinjaman kedua Rp4,1 triliun masuk dalam APBD 2021. Namun, hingga kini dana pinjaman kedua belum juga ada kepastian dari pemerintah pusat.
Terkait adanya bunga dari dana pinjaman tersebut, Gubernur Banten, Wahidin Halim juga telah melayangkan surat keberatan kepada Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun hingga kini belum ada respon dari dua kementerian tersebut.
Fahmi menegaskan, jika dana pinjaman dari PT SMI untuk Pemprov Banten tanpa bunga. “Gak ada perubahan, MoU-nya memang begitu,” tegasnya, Rabu (17/3/2021).
Menurut Fahmi, sampai saat ini Pemprov Banten sendiri belum mendapat surat berupa pemberitahuan dari Kemenkeu, apabila ketetapan mengenai pengenaan bunga pinjaman PT SMI kepada Pemprov Banten akan diberlakukan, pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07.2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah.
“Saya juga ngga mau berandai-andai, titik. Hari ini kita bicara konstitusi, tidak ada surat resmi. Negara ini diatur dengan konstitusi. Tidak ada surat resmi,” ujar Fahmi.
(Mir/Red)
