Wakil Bupati Tangerang Dorong Transparansi Keuangan Daerah

KAB. TANGERANG – Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli mendorong peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang di Hotel Lemo Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten itu berlangsung dua hari. Kegiatan tersebut diikuti pimpinan masing-masing OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang atas soliditas kinerja yang sampai saat ini bisa terus kita jaga dengan baik”, katanya dalam keterangannya, Sabtu (13/11/2021).

Dia berharap semua peserta nantinya dapat mengimplementasikan sistem ini dengan baik sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang disusun dan dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Agar dapat memberikan nilai tambah terhadap penyelenggaraan SPIP yang mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tangerang bisa tercapai.

Kepala Inspektur Kabupaten Tangerang Uyung Mulyardi menjelaskan SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Penyelenggaraan SPIP dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern merupakan sesuatu yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”, tuturnya.

(Ril/Red)