KAB. SERANG — Wakil Bupati Serang, M Najib Hamas secara tegas bakal menghentikan operaisonal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak mengantungi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Najib menilai, sertifikasi bukan sekadar administrasi, melainkan bukti kesiapan dapur dalam memenuhi standar layanan gizi.
“Pemerintah daerah juga terus mendorong mitra dapur mempercepat pengurusan SLHS,” kata Najib, Kamis (30/4/2026).
Untuk itu, Najib juga menargetkan pada 2026 seluruh dapur MBG di Kabupaten Serang wajib mengantongi sertifikat
“Dapur MBG yang tidak memenuhi syarat, khususnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), akan dihentikan operasionalnya,” katanya.
“Target kami tahun ini semua SPPG harus bersertifikat. Kalau tidak, siap-siap ditutup atau di-suspend,” sambung Najib.
Najib mencatat, saat ini terdapat enam SPPG di Kabupaten Serang yang sudah dihentikan sementara operasionalnya. Mayoritas belum memiliki sertifikat SLHS.
“Empat sudah kami kunjungi dan sedang perbaikan. Dua lagi segera kami cek, termasuk di Jawilan,” ujarnya.
Jumlah SPPG di Kabupaten Serang kini mencapai lebih dari 200 unit. Pemerintah daerah juga menyiapkan tambahan 30 hingga 40 dapur baru yang masih dalam tahap verifikasi kelayakan.
Najib menegaskan, program MBG tidak sekadar memberi makan, tetapi harus memenuhi standar gizi. Ia meminta setiap dapur menghadirkan ahli gizi dan memastikan menu sesuai ketentuan.
“Ini bukan soal kenyang, tapi soal gizi. Kalori dan protein harus sesuai standar BGN,” katanya.
Selain sertifikasi, ia juga menyoroti pemerataan penerima manfaat. Pemerintah daerah kini memvalidasi ulang data lintas OPD agar program tepat sasaran, mencakup siswa formal, nonformal, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebelumnya, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Ia menegaskan seluruh pihak harus patuh pada standar operasional.
“Kalau melanggar, kami beri sanksi berjenjang sampai penutupan. Kami sudah lakukan itu di daerah lain,” ujarnya.
Ia juga menekankan anggaran MBG harus berdampak pada ekonomi lokal, termasuk menggerakkan rantai pasok bahan pangan dari petani dan pelaku usaha daerah.
“Anggaran ini untuk rakyat. Harus ikut menggerakkan ekonomi bawah,” katanya.
Dadang memastikan setiap dapur menyimpan sampel makanan harian untuk keperluan uji laboratorium jika terjadi insiden.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kini menempatkan sertifikasi dan pengawasan sebagai kunci agar program MBG berjalan aman, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat gizi bagi masyarakat.
Penulis : Tb Moch. Ibnu Rushd
Editor : Gilang Fattah